Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pemerintah akan menekan jumlah pengadaan ASN/PNS.
“Penerimaan ASN tidak lagi harus berjumlah banyak dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan harus dioptimalkan,” ujar dia di Komisi II DPR RI Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Kemudian, lanjut dia beberapa negara jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sangat sedikit. Seperti di Singapura saja pegawai negeri hanya berjumlah ratusan orang.
“Lalu di Korea Selatan, jaringan teknologi informasinya dalam pemerintahan digunakan secara maksimal,” ungkap dia.
Menurutnya, di parlemen Malaysia saja, teknologi sangat dimaksimalkan. Dalam rapat paripurna saja hanya ada 3-4 orang anggota dewan saja yang hadir, sisanya cukup melakukan voting dari jauh.
“Maka kami ingin di Indonesia, kebutuhan pengadaan formasi baru di kementerian dan lembaga bisa ditekankan. Contohnya, apabila ada 10 pegawai pensiun tak perlu mengadakan 10 pegawai baru,” tandas dia.(setneg/alam)
