Sambut Musim Panen, Pemkab Jombang Sosialisasi Kebijakan Perberasan 2026
▪︎ JOMBANG – POSMONEWS.com,-
Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Sosialisasi Kebijakan Perberasan Tahun 2026 di Gedung PKK Kabupaten Jombang, Selasa (5/5/2026).
Langkah ini diambil untuk merespon datangnya musim panen sekaligus memastikan kesejahteraan petani terjaga melalui kebijakan harga yang baru.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H., M.Si., perwakilan dari unsur Forkopimda, Bulog dan BPS.
Mengawali sambutannya Bupati Jombang, Warsubi, mengungkapkan bahwa Kabupaten Jombang berhasil naik ke peringkat 8 besar penghasil padi di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS 2025, produksi beras Jombang mencapai 257.942 ton, sedangkan konsumsi warga hanya 149.237 ton.
“Kita mengalami surplus beras sebesar 108.705 ton, melonjak dua kali lipat lebih dibanding tahun 2024. Ini bukti kerja keras petani dan keberhasilan mekanisasi pertanian yang kita dorong,” ujar Bupati Warsubi.
Namun, ia mengingatkan bahwa surplus besar ini menuntut pengelolaan yang ekstra ketat.
“Tantangannya adalah bagaimana agar gabah petani terserap sempurna, tidak ada yang terbuang, apalagi dipermainkan harganya oleh spekulan,” tegasnya.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan ini menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Salah satu poin penting dalam kebijakan tahun ini adalah penerapan sistem Any Quality. Artinya, pembelian dilakukan tanpa potongan atau rafaksi harga, yang selama ini sering dikeluhkan petani.
“Kebijakan ini adalah instrumen pelindung. Ketika panen raya, negara hadir melalui Bulog untuk menyerap hasil tani dengan harga yang rasional dan layak. Petani harus mendapatkan nilai tambah,” tambah Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang, Drs. Bambang Sriyadi, M.Si., menekankan bahwa beras bukan sekadar komoditas pangan, melainkan indikator stabilitas ekonomi nasional.
“Tata kelola yang baik adalah fondasi kedaulatan pangan. Fokus kita tahun 2026 adalah penguatan tiga pilar: ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan,” kata Bambang Sriyadi dalam laporannya.
Selain fokus pada beras, pemerintah juga mendorong inovasi pangan lokal agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas.
Peran organisasi wanita dan kelompok tani (Gapoktan) diharapkan menjadi motor penggerak diversifikasi pangan ini.
Melalui sosialisasi ini, para pelaku sektor pertanian (Poktan, Gapoktan, dan Pengusaha Penggilingan) mendapatkan kepastian mengenai kepastian harga HPP Rp6.500/kg menjadi jaring pengaman agar harga tidak anjlok saat panen raya.
Penyerapan maksimal oleh Bulog Kancab Mojokerto siap menyerap produksi lokal untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Serta sinergi data antara BPS dan Dinas Pertanian memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Selain menyimak paparan para narasumber, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk diskusi panel bersama narasumber dari Bulog dan BPS Jombang guna menyamakan persepsi teknis di lapangan.¤(AHM)