Musrenbang, Tekankan Kolaborasi dan Dorong Pembangunan Inklusif
▪︎ KOTA MALANG – POSMONEWS.com,-
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027 di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Senin (30/3/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota Malang menuturkan bahwa forum Musrenbang RKPD adalah ikhtiar bersama untuk merancang masa depan, khususnya di tahun 2027. Dari setiap butir keputusan yang diambil diharapkan membawa dampak positif dan kemaslahatan nyata yang langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.
“Forum ini menunjukkan bahwa semangat kolaborasi hexahelix bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga perbankan saling bersinergi guna mewujudkan pembangunan Kota Malang yang semakin baik,” jelas Wahyu.
Perencanaan pembangunan di tahun 2027, disebutkannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2025-2029, yang mengusung visi ‘Menuju Malang Mbois dan Berkelas’. Mbois Berkelas merupakan akronim dari ‘mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif dan sinergis’.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut menyebutkan, musrenbang ini merupakan fase hilir dari proses penggalian usulan kegiatan bersumber aspirasi, yang dimulai dari rembug tingkat RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, termasuk penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Ditambah lagi rangkaian penjaringan aspirasi bersumber kearifan lokal yakni melalui mekanisme musrenbang tematik dan musyawarah kelurahan RT Berkelas.
“Untuk penyusunan RKPD tahun 2027, usulan musrenbang yang diakomodir sebesar 55 persen atau meningkat 4,6 persen dari RKPD tahun 2026,” sambung Wahyu.
Lebih lanjut Wali Kota Malang menyampaikan, untuk usulan musrenbang tematik merupakan wujud perencanaan inklusi dengan melibatkan kelompok rentan, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam setiap perencanaan pembangunan di Kota Malang.
Rincian usulan yang diakomodir yaitu, tematik anak sebanyak 170 usulan atau 100 persen, tematik disabilitas 207 usulan atau 99,52 persen, tematik perempuan 292 usulan atau 98,65 persen, tematik lansia sebanyak 97 usulan atau 97,00 persen, dan tematik pemuda diakomodir sebanyak 643 usulan atau 99,69 persen.
“Sedangkan usulan yang bersumber dari mekanisme Pokir DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses pimpinan dan anggota DPRD selaku representasi rakyat, diakomodir 3.839 usulan atau 92,17 persen,” beber Wahyu.
Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, pembangunan daerah wajib mendukung dan terintegrasi dengan pembangunan nasional. Maka dari itu, pembangunan Kota Malang di tahun 2027 tetap akan mendukung dan linier dengan program strategis nasional (PSN), yakni penanggulangan kemiskinan, termasuk di dalamnya terkait sekolah rakyat dan pembangunan tiga juta rumah.
Selain itu terkait ketahanan pangan, kesehatan, termasuk di dalamnya UHC dan MBG, perluasan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya terdapat pengendalian inflasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan kemudahan perizinan.
Dengan merujuk pada indikasi tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur, RKPD Kota Malang tahun 2027 mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Layanan Dasar dan Infrastruktur yang Mendukung Produktivitas Daerah’ dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta perluasan akses dan kesempatan bagi semua pihak.
▪︎ (Say/AHM)
