Kondisinya Miris, 125 Jembatan Akses Pendidikan Minta Direhap
▪︎ Kepala Dinas PUPR Kab Probolinggo: Usulan Diverifikasi dan Validasi di Lapangan
▪︎ JATIM – POSMONEWS.com,-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, langsung mengusulkan sebanyak 125 jembatan setapak ke pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Probolinggo bergerak cepat menindaklanjuti instruksi pembentukan satuan tugas khusus jembatan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari total 182 usulan jembatan yang masuk dari 23 kecamatan.
“Dari total 182 usulan jembatan yang masuk, setelah dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, yang dinyatakan layak diusulkan sebanyak 125 jembatan setapak. Sementara 57 lainnya tidak layak diusulkan karena secara teknis tidak memenuhi kriteria,” ujar Hengki.
Lebih jauh Hengki menuturkan, mayoritas jembatan yang dinilai tidak layak masuk usulan disebabkan karena status bangunannya bukan jembatan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Probolinggo resmi mengusulkan pembangunan 125 unit jembatan ke Satgassus Jembatan.
Usulan ini difokuskan pada jembatan perintis yang menjadi urat nadi akses pendidikan bagi siswa di pelosok desa, selain itu juga untuk menunjang aktivitas perekonomian dan kesehatan warga.
Hengki menegaskan, usulan ini menyasar pembangunan jembatan gantung atau jembatan setapak, bukan jembatan besar untuk kendaraan roda empat. Spesifikasi teknis yang diajukan adalah jembatan dengan lebar badan jalan 1,2 hingga 1,8 meter.
“Catatannya, ini adalah jembatan untuk akses kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Tujuannya agar mobilisasi warga, terutama anak-anak sekolah yang selama ini kesulitan menyeberang sungai, bisa terbantu. Jadi bukan untuk roda tiga atau empat,” papar Hengki.
Dalam menentukan 125 titik prioritas tersebut, Pemkab tidak bekerja sendiri. Penentuan lokasi didasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) dan survei lapangan lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, pihak kecamatan, hingga pemerintah desa.
Pelibatan berbagai pihak ini bertujuan memastikan bahwa jembatan yang dibangun benar-benar berada di lokasi strategis yang membutuhkan akses cepat.
“Prioritas utama program ini adalah jembatan yang menunjang akses pendidikan, agar siswa tidak terhambat ke sekolah. Selain itu juga untuk akses fasilitas kesehatan dan perputaran ekonomi warga,” pungkas Hengki.▪︎ (FEND)
