Kementerian PU Kebut Proyek Pembangunan 93 SR Tahap II

▪︎ JAKARTA — POSMONEWS.com,-
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II agar seluruh proyek rampung pada 20 Juni 2026 dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Sosial.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, kemarin.

Forum itu membahas percepatan pembangunan di berbagai daerah dengan tetap menjaga kualitas konstruksi dan kesiapan operasional sekolah.

Mewakili Menteri PU, Dody Hanggodo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan sarana fisik, tetapi bagian dari upaya negara menghadirkan akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” kata Kuswara saat membacakan sambutan Menteri PU.

Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berlangsung di 93 lokasi yang tersebar pada 29 provinsi serta 91 kabupaten dan kota.

Hingga 19 Mei 2026, progres fisik rata-rata tercatat sekitar 57 persen. Sebanyak 10 lokasi telah melampaui progres 70 persen, sedangkan 22 lokasi lainnya berada pada kisaran 60–70 persen.

Kuswara mengatakan, Kementerian PU berkomitmen menuntaskan seluruh lokasi sesuai target. Menteri PU, kata dia, juga melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan percepatan berjalan sesuai jadwal.

Dalam pelaksanaannya, proyek menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari persoalan dokumen lahan, keterbatasan material, akses jalan dan jembatan, hingga kendala sosial di beberapa wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah debottlenecking secara intensif bersama kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

Pelaksana Tugas Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menyebut sejumlah hambatan berhasil ditekan melalui koordinasi lintas sektor. Persoalan lahan yang sebelumnya terjadi di 14 lokasi kini tersisa di tiga lokasi, sementara kendala akses jalan dan jembatan berkurang dari 14 lokasi menjadi satu lokasi.

“Program Sekolah Rakyat bukan hanya membangun fisik gedung, tetapi juga membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi yang kuat dan eksekusi yang disiplin, target 20 Juni 2026 bukanlah hal yang mustahil,” ujar Fadjar.

Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat sinergi dengan sejumlah BUMN karya.

Percepatan di lapangan dilakukan melalui penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja tiga shift selama 24 jam, percepatan mobilisasi material, penambahan alat berat, hingga inovasi metode konstruksi.

Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi kini dikerahkan untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh lokasi. Selain mempercepat proyek, penyerapan tenaga kerja tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Setiap Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan permanen yang dapat menampung sekitar 900 hingga 1.080 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kelas, asrama, dan sarana penunjang lainnya bagi anak-anak dari keluarga rentan pada Desil 1 dan Desil 2.

Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung visi Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.▪︎ (FEND)