▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kehilangan ratusan data. Hal itu disebabkan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono, mengungkapkan peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menyebabkan hilangnya beberapa data.
Taufiq menyebutkan, data yang hilang tersebut terdiri dari 291 data Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 84 data asosiasi badan usaha, 85 data asosiasi profesi dan 2 asosiasi rantai pasok. Data tersebut merupakan hasil pencatatan yang dilakukan hingga 19 Juni 2024.
Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada file dokumen pengalaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang tercatat hingga 20 Juni 2024 juga turut raib.
“Kami tak bisa menilai (kerugian) dari data yang hilang tadi, termasuk juga data yang luar biasa. Kerugian sistem down,”kata Taufiq ditemui di di Graha Gapensi, Jakarta Selatan, kemarin.
Taufiq menuturkan agar para pelaku usaha kembali mengunggah ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan sebab sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024 sistem layanan tak berjalan bahkan data-data pun hilang.
“Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun masih uji coba karena kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli nanti sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan,” ujar Taufiq.
Sementara Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman Nurdin, mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
“Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.
Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.▪︎[FEND]
