Instruksi FPM, Pilihlah Walikota Surabaya yang Peduli Masjid

105 dibaca

▪︎SURABAYA – POSMONEW.com,-
Ketika acara halal bihalal antar pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya, kemarin 23 Mei 2024, terhembus gagasan pembentukan sebuah organisasi baru, yakni Forum Pencinta Masjid (FPM) Kota Surabaya.

Penggagas FPM Kota Surabaya Iwan Setiono menjelaskan gagasan untuk membentuk wadah FPM ini sebenarnya sudah dirancang sejak tiga minggu yang lalu. Rencana pembentukan FPM yang akan diproyeksikan menjadi underbouw DMI Surabaya ini pun sudah diketahui oleh Ketua DMI Kota Surabaya Arif Affandi.

“Kita sudah ijin ke ketua dan ketua sudah menyetujui, kita akan deklarasi tingkat kota. Deklarasi akan kita adakan dalam waktu dekat dan kita harus gercep (gerak cepat),” ujar Iwan, di Masjid Al-Qohhar, Kamis 23 Mei 2024.

Iwan menerangkan, gagasan untuk membentuk FPM ini dilatarbelakangi oleh keresahan pengurus DMI Kota Surabaya dalam memakmurkan dan mensejahterahkan masjid dan para jamaahnya. Apalagi, lanjut Iwan, Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah menyediakan anggaran khusus untuk pengelolaan masjid-masjid itu.

“Ini juga menjawab keresahan di kami di DMI Surabaya. Kami ini kurang diperhatikan oleh pemkot, selain kantor sekretariatnya tidak ada, bahkan beberapa alokasi anggaran atau hibah dari APBD untuk DMI tidak ada sama sekali,” ungkap Iwan.

Iwan juga mengatakan, DMI Kota Surabaya terakhir kali menerima alokasi dana hibah tersebut pada masa pemerintahan Bambang DH-Arif Affandi. Saat itu, DMI Kota Surabaya menerima dana sebesar Rp 40 juta.

“Nah, setelah itu Bu Risma dan Pak Eri yang jadi walikota tidak ada (hibah) sama sekali. Kita sendiri punya jaringan masjid dan jamaah yang luas. Ke depan kita akan instruksikan pada jamaah, pilihlah pemimpin yang peduli dengan masjid. Kita tidak bisa dukung pemimpin yang tidak peduli dengan masjid,” tegas Iwan.

Iwan juga meneruskan, fungsi FPM sebagai organisasi sayap dari DMI Kota Surabaya adalah sebagai perpanjangan tangan dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder lain, seperti pemerintah dan swasta.

“Arahnya untuk membangun komunikasi antar lembaga, baik itu dengan pemkot dan perusahaan swasta. Selama ini pembiayaan kami masih swadaya dan mandiri dan belum dapat hibah sama sekali dari pemerintah,” pungkasnya.▪︎ (Jam)