▪︎MALANG-POSMONEWS.COM,-
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki signifikansi pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi desa pasca Pandemi Covid-19 ini dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diamanatkan pengaturan di dalam Peraturan Pelaksanaan PP no 11 tahun 2021tentang Badan Usaha Milik Desa.
“Dalam PP no. 11 tahun 2021 diatur mengenai Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa,” ungkap Asrun Annahar, Staf Khusus Kementrian Desa, Kamis (28/7/22) lalu.
Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa paling sedikit memuat (a) penetapan pendirian BUMDes/BUMDes bersama; (b) Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama; (c) penetapan besarnya penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDes/BUMDes bersama. Hal menarik lainnya yang diatur dalam PP 11/2021 adalah sertifikasi BUMDes melalui pendaftaran secara elektronik dari Menkumham.
Disisi lain, penting untuk membangun Tata Kelola Kolaboratif BUMDes yang berguna bagi pencapaian governansi BUMDes dalam membangun kolaborasi/kemitraan dengan pihak lain.
Untuk itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan melakukan pendampingan untuk penyusunan Tata Kelola Kolaboratif bagi BUMDes yang mengambil fokus BUMDes di desa Kabupaten Malang.
Asrun Annahar dalam destinasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa dari Kecamatan Pakisaji, Edy pendampingan. Yang dipandu oleh Yusuf sebagai moderator. Di ruang rapat Panji Pulang Jiwo Kepanjen.
BUMDes diharapkan berperan aktif sebagai langkah awal pemulihan ekonomi masyarakat desa. Peranan ini baik dari sektor UMKM dan sektor pariwisata Kabupaten Malang dihadiri lebih dari 90 orang pendampingan BUMDes.
Signifikansi mengapa daerah ini penting, mengingat memiliki potensi pariwisata Kabupaten Malang yang menarik perhatian wisatawan, sehingga BUMDes memiliki peluang untuk banyak menjalin kolaborasi dengan pihak lain.
Kegiatan ini sekaligus meningkatkan capaian dalam SDG’s “Quality Education” yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**(ahm/dwi/el)
