▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana sepanjang tahun 2025.
Total dana yang disiapkan mencapai Rp 351,83 miliar, diprioritaskan untuk penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan dana darurat ini akan mendukung tiga pilar utama yakni Kesiapsiagaan Infrastruktur, Komando Terpadu dengan Teknologi Respons Cepat, dan Pelayanan Publik yang Manusiawi.
“Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” ujarnya melalui keterangan resminya.
Secara rinci, alokasi anggaran tanggap darurat tahun 2025 sebesar Rp 351,83 miliar tersebut didominasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp 300 miliar, sementara Direktorat Jenderal Bina Marga kebagian Rp 51,8 miliar. Selain dana, Kementerian PU juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat dan menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.
Hingga awal November 2025, penyerapan anggaran telah mencapai Rp 261,9 miliar atau 74,4%. Fokus utama penyerapan adalah penanganan bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor, seperti penanganan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang dan abrasi di Bengkulu Utara.
Saat ini, sisa anggaran sebesar Rp 89,9 miliar telah disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan BMKG adanya curah hujan tinggi yang melebihi 2.500 mm/tahun. Berdasarkan data BNPB per 2 November 2025, banjir masih menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yakni 1.337 kejadian.
Kementerian PU juga tengah memperkuat penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana) yang mencatat 3.574 kegiatan penanganan bencana sejak 2019.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas, Kementerian PU bahkan memproyeksikan anggaran tanggap darurat tahun 2026 mendatang meningkat menjadi Rp 449,1 miliar.▪︎(FEND)
