Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap (Ranperda) Perubahan APBD Kab Malang
▪︎MALANG – POSMONEWS.com,-
DPRD Kabupaten Malang bahas perubahan APBD 2025, Fraksi-fraksi soroti efisiensi dan optimalisasi PAD. Ketua DPRD Kabupaten Malang saat menyampaikan pemaparan dalam rapat paripurna, Senin (30/6/2025).
Dalam pembukaan sidang paripurna yang di bacakan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, hadiri Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib. Dalam Paripurna sebagaimana daftar hadir 37 dari 50 Anggota DPRD.
Berbeda dengan yang mengikuti dalam ruang sidang paripurna hanya 18 orang ditambah yang pimpinan 3 orang, jadi total yang mengikuti Paripurna hanya 21. Kauta/forum tidak memenuhi syarat dari 2/3 dan seharusnya batal.
Adapun pandangan Fraksi PDIP sebagaimana yang diajukan Bupati Malang terkait perubahan APBD tahun anggaran 2025, tanggal 26 Juni 2025. Pandangan umum yang dibacakan oleh Imam Supi’i antara lain menyoroti Penurunan Pendapatan dan Kinerja Aset Daerah.
Sedangkan juru bicara dari Fraksi PKB, Gerindra, Golongan Karya, Hanura, Nasdem dan PKS Faqih Pilihan berikut pandangan umum.
Fraksi PKB mendorong infrastruktur desa, ketahanan pangan, dan digitalisasi.
Fraksi Gerindra menegaskan kualitas perencanaan dan validasi pendapatan. Sedangkan Fraksi Golkar menanggapi soal transparansi SiLPA dan penataan retribusi.
Dari Fraksi NasDem menyoroti optimalkan dana pusat dan peningkatan SDM. Sedangkan
Fraksi Gabungan PKS, Hanura, Demokrat mendorong efektivitas dan digitalisasi pajak.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Senin (30/6/2025) penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Diantara pandangan umum fraksi sebagaimana juru bicara:
Hampir seluruh fraksi menekankan pentingnya efisiensi, penajaman program prioritas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penurunan Pendapatan dan Kinerja Aset Daerah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh juru bicara Imam Sopi’i menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar 0,68 persen dari Rp 4,86 triliun menjadi Rp 4,82 triliun. Meskipun PAD tetap di angka Rp 1,2 triliun, PDIP menilai potensi sesungguhnya belum tergali maksimal.
PDIP juga mempertanyakan lonjakan belanja tidak terduga yang naik 59 persen dan Belanja Modal yang naik 10,96 persen. Fraksi menilai penyusunan database potensi pendapatan yang akurat sangat penting untuk mendukung evaluasi kinerja yang obyektif.
Fraksi PKB mendorong infrastruktur desa, ketahanan pangan, dan digitalisasi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perubahan APBD sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan.
Mereka meminta alokasi anggaran difokuskan pada penyelesaian proyek strategis seperti jalan desa, irigasi, dan jembatan, jalan antar-kecamatan.
Fraksi Gerindra menegaskan kualitas perencanaan dan validasi pendapatan. Fraksi Partai Gerindra menggarisbawahi pentingnya APBD sebagai cerminan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar belanja. Mereka meminta penyusunan belanja berbasis prioritas dan menghindari munculnya program dadakan yang tidak direncanakan. Gerindra juga menekankan pentingnya validasi potensi pendapatan agar kinerja dinas penghasil PAD lebih terukur.
Fraksi Golkar soal transparansi SiLPA dan penataan retribusi. Fraksi Partai Golkar menyoroti kenaikan sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 85,39 persen menjadi Rp 315 miliar.
Mereka meminta transparansi penggunaan SiLPA dan mendorong dana tersebut digunakan untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Adapun terkait Paripurna tanggal (30/6/2025) Amarta Fasa ST. M.Sos di ruang komisi mengatakan, bahwa sebelum Paripurna dimulai kita sebagai anggota juga rapat Pansus di bawah, jika terkait absensi yang hadir dalam Paripurna mengetahui hanya Ketua DPRD.▪︎(AHM)
