Rapat Bahas Masalah Bansos, Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung
JAKARTA-POSMONEWS,-
Bersama dengan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah isu aktual permasalahan HAM yang terjadi di Ibukota, Kamis (26/8). Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Pagar Butar Butar, memimpin rapat yang digelar secara daring tersebut.
Ada tiga topik permasalahan yang diangkat dalam pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan distribusi bansos, proyek normalisasi sungai Ciliwung, dan hak-hak penghayat kepercayaan. Untuk menggali lebih dalam informasi berkenaan dengan ketiga permasalahan tersebut, rapat juga menghadirkan sejumlah pejabat dari instansi terkait di antaranya Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbud, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan pejabat dari Bagian Hukum Jakarta Timur.
Para pejabat dari instansi terkait menguraikan persoalan yang terjadi secara runut. Mereka juga mengklarifikasi sejumlah informasi yang dinilai kurang tepat. Tidak hanya itu, dalam pertemuan kali ini terdapat sejumlah informasi terkait kemajuan dalam mendorong implementasi HAM di tanah air.
Hal tersebut misalnya diutarakan Direktur Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat, Sjamsul Hadi. Pemerintah, kata Hadi, memang tengah menggodok pembahasan Rancangan Perpres terkait Pemenuhan Pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Harapannya, jika perpres tersebut disahkan maka akan meningkatkan pemenuhan hak-hak bagi para penghayat kepercayaan dan masyarakat adat khususnya di bidang pendidikan.
Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat mengapresiasi kerjasama dan koordinasi yang kooperatif dari masing-masing instansi untuk terus meningkatkan implementasi HAM. Menurut Pagar pertemuan semacam ini tidak hanya semata meningkatkan koordinasi yang baik antar instansi pusat maupun daerah tetapi juga penting untuk menjaga nama pemerintah di dunia internasional.
“Jawaban-jawaban terhadap isu-isu aktual ini akan menjadi salah satu materi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam penyusunan laporan periodik pada Universal Periodic Review di Dewan HAM PBB,” imbuh Pagar. **(anggel)
