Mencermati situasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara Nasional maupun yang terjadi di cabang-cabang dan wilayah-wilayah dengan terjadinya ketidakpuasan kader-kader PKB di daerah karena adanya pelanggaran terhadap AD/ART.
Ketidakpuasan dalam menjalankan keputusan partai sangat dirasakan para kader PKB. Di antaranya, Ketua DPC dan DPW ditunjuk langsung oleh DPP. Hal ini menjadikan PKB partai yang tidak menjunjung tinggi budaya demokrasi yang menimbulkan kekisruhan Muscab serentak pada tanggal 7 Maret 2021.
Dalam kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilaia lebih mengedepankan kepemimpinan yang oligarki dan nepotisme, tidak difungsikannya Dewan Syuro dalam kebijakan penting partai.
Menurut Sekretaris DPW PKB Banten, Ustadz Husen, bahwa kekecewaan terhadap seluruh kader PKB di Indonesia.
“Tidak nya di wilayah Banten, tapi semuanya kecewa,” ujar Ustadz Husen, ketika dihubungi posmonews.com melai telepon, Selasa (11/5/21).
Ustadz Husen menegaskan, ketidakpuasan terhadap kader-kader partai itu disebabkan tudak jalannya pelaksanaan AD/ART partai.
“Kami meminta segera dilakukan reformasi, dan menggelar MLB. Ini semua permintaan kader PKB, tidak hanya di wilayah Banten saja,” pungkas Ustadz Husen.
Menurut para kader PKB di wilayah Banten, semua ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur tujuan didirikannya PKB oleh para kiai khususnya sang deklarator PKB KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur). Untuk itu, para kader PKB di Banten menyatakan sikap sebagai berikut;
1. Menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan DPW PKB dan DPP, terlebih mosi tidak percaya untuk DPW PKB Banten ini sebelumnya telah kami sampaikan pada tahun lalu karena pengelolaan Partai PKB tidak sebagaimana mestinya sesuai AD/ART Partai.
2. Mendesak kepada pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab moral untuk segera mendorong terselenggaranya MLB.
3. Untuk melakukan perbaikan dan Reformasi di internal PKB, kami mendaulat Bapak Mabrur MS. memimpin gerakan reformasi di internal PKB secara nasional.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan demi perbaikan PKB ke depan sebagai unsur penting dalam membangun demokrasi di negeri kita tercinta.
**(za)
