Dinas PUPR Kab Mojokerto Rekontruksi 24 Titik Ruas Jalan
▪︎ MOJOKERTO – POSMONEWS.com,-
Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran, Dinas DPUPR menargetkan rekonstruksi dan peningkatan jalan di 24 titik strategis tahun 2026 ini.
Langkah ini diambil mengingat masih ada sekitar 12,65 persen atau sepanjang 147,601 kilometer jalan kabupaten masuk dalam kategori kurang mantap, dari total panjang jalan Kabupaten Mojokerto yang kini mencapai 1.166,389 kilometer.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, menuturkan proyek rekonstruksi tahun ini difokuskan pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat atau membutuhkan peningkatan struktur.
“Jalan mantap kami sudah di atas 80 persen, dan harapan kami tahun ini bisa lebih meningkat lagi. Kami memprioritaskan jalan yang rusak berat atau butuh rekonstruksi, di mana tahun ini ada 24 titik yang tersebar di 13 kecamatan,” ujar Yuni kepada wartawan.
Salah satu proyek utama yang sedang berjalan adalah rekonstruksi ruas jalan Pekukuhan – Ngoro sepanjang 526 meter. Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp 2.981.152.000 ini mengubah konstruksi jalan yang semula aspal menjadi cor beton (rigit pavement) dengan lebar 7 hingga 10 meter.
Perubahan spesifikasi ini bukan tanpa alasan. Jalur Pekukuhan – Ngoro merupakan akses vital yang padat lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan kerap dilalui kendaraan bertonase tinggi dari kawasan Ngoro Industrial Park (NIP).
“Di titik tersebut LHR sangat tinggi dan bebannya berat. Kami sengaja memilih konstruksi beton cor agar umur pemakaian jalan lebih panjang dan biaya pemeliharaannya jauh lebih minim,” papar Yuni.
Saat ini, progres pengerjaan fisik ruas Pekukuhan–Ngoro telah mencapai 77,626 persen. Pihak PUPR menargetkan proyek ini rampung 100 persen sebelum masa kontrak berakhir pada 24 Juni mendatang.
Sementara itu Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Henri Surya, merinci ke-24 titik proyek rekonstruksi ini tersebar secara proporsional di 13 kecamatan.
Di antaranya Kecamatan Ngoro menjadi wilayah dengan titik proyek terbanyak. Yakni, Kecamatan Ngoro 5 titik, Kecamatan Pacet 4 titik serta Kecamatan Mojosari, Jatirejo, Kemlagi, dan Kutorejo masing-masing 2 titik.
Kemudian Kecamatan Trawas, Pungging, Bangsal, Dlanggu, Jetis, Puri, Dawarblandong masing-masing 1 titik.
“Untuk desanya antara lain Desa Pulorejo, Leminggir, Kutogirang, Lolawang, Wonodadi dan lain-lain,” jelas Henri.
Komitmen Pemkab Mojokerto dalam menggenjot infrastruktur jalan ini berjalan di tengah situasi fiskal yang sulit. Tahun ini, Kementerian Keuangan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 316,03 miliar.
Rincian pemangkasan TKD tersebut. Meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 176,33 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 85,03 miliar, Dana Desa (DD) Rp 42,90 miliar, dan DAK Nonfisik (DAK NF): Rp 12,15 miliar.
Defisit anggaran ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor belanja operasional, termasuk pemangkasan TPP ASN sebesar Rp 30 miliar (yang berdampak pada penghapusan gaji ke-13), pemangkasan kegiatan OPD sebesar Rp 78 miliar, serta pengurangan anggaran perjalanan dinas DPRD sebesar 27,98 persen.
Dampak efisiensi paling signifikan dirasakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang anggarannya dipangkas sebesar Rp 66 miliar, dari usulan Rp 744 miliar menjadi Rp 678 miliar.
Pemotongan ini berdampak langsung pada program rehabilitasi prasarana sekolah yang turun drastis dari usulan awal Rp 60 miliar menjadi hanya Rp 2 miliar.
Akibatnya, pemkab hanya mampu memperbaiki prasarana di 7 sekolah tahun ini, berbanding terbalik dengan tahun lalu yang mencapai 70 sekolah. Selain itu, anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk pengadaan kain seragam gratis dan alat peraga edukatif (APE) PAUD terpaksa dihapus dari APBD 2026.
Sebagai solusi, Dinas Pendidikan telah mengusulkan 606 sekolah (PAUD, SD, SMP) yang 20 persen di antaranya rusak berat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pusat senilai Rp 165 miliar.
Meski ruang fiskal daerah sedang menyusut dan berdampak pada sektor pendidikan, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) tetap kukuh melanjutkan rencana pemindahan Pusat Pemerintahan (Puspem) dari wilayah Kota Mojokerto ke Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari.
Lokasi tersebut dipilih berdasarkan studi kelayakan dari tim ahli Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Pemkab Mojokerto juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar dari APBD 2026 melalui DPRKP2 untuk pengadaan lahan seluas 5 hektare di lokasi baru.▪︎(FEND)
