▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di kawasan Sumatra yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 1.000 dan 600 orang hilang itu harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
“Kementrian terkait termasuk Kapolri kita dorong segera bertindak agar para korban bencana di Sumatra ini merasakan adanya kehadiran & perlindungan dari negara,” ujar Wasekjen MUI Bidang Bencana, Maboer MS, kepada pers di posko pengungsian Kapalo Koto, Pauh, Kota Padang, Jumat (5/12/25).
Seperti diketahui, penyebab bencana banjir & longgor di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh yang menyebabkan 1.000 lebih warga tewas serta lebih dari 600 orang hilang itu akibat pembalakan hutan dan tambang. Konon, diduga tidak dari 8 – 20 perusahaan yang beroperasi di sepanjang kawan hutan Aceh hingga Sumatra Barat.
Melihat tingkat kerusakan alam yang begitu parah serta jumlah korban jiwa yang cukup besar.
“Presiden Prabowo baikhya segera perintah kapolri untuk bertindak. Oleh karena itu musibah ekologi ini harus jadi alarm merah dan harus mendapatkan atensi serius bagi pemerintah, jangan malah sebaliknya. Kasus kriminalisasi aktifis lingkungan sudah berulangkali terjadi, termasuk yang terakhir di Semarang,” tandas Wasekjen.
Oleh karena Mabroer mendesak agar DPR RI ikut ‘turun gunung’ dan mendesak para legislator senayan untuk aktif mengawal pemerintah agar tak ragu-ragu mencabut izin usaha perusahaan yang beroperasi kawasan hutan sumatra. Selain itu juga Kapolri segera melakukan penelusuran secara seksama tentang kemungkinan adanya unsur kejahatan dari sejumlah perusahaan tersebut.
“Ini juga jadi momentum bagi Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pengayom dan pelindung rakyat, bukan malah sebaliknya. Saya harap jajaran polri lebih peka terhadap penderitaan rakyat agar mereka tak selalu jadi korban” tegas Wasekjen MUI.▪︎(ZA/AHM)
