Tempat Sekolah Rakyat bisa Opsi di Bantur dan Tumpang
▪︎MALANG – POSMONEWS.com,-
Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo rencananya dimulai pada bulan Juli 2025 di daerah yang sudah siap secara infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.
Target Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak dari putus sekolah baik SD hingga SMA. Juga anak keluarga tidak mampu.
Tidak hanya untuk pendidikan dasar, program Sekolah Rakyat ini akan dibuka mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan standar pendidikan nasional. Adapun untuk proses seleksi dilakukan bertahap mulai dari verifikasi status ekonomi hingga tes akademik.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Malang, Dr. Suwadji, disela rapat DPRD pada Selasa (15/4/2025) menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang nanti digunakan semua berfasilitas baik itu asrama, hingga laboratorium baik bahasa, juga ITE.
Lebih jauh Suwadji, menjelaskan keberadaan sekolah rakyat sangat krusial karena mampu menjawab dua tantangan mendasar sekaligus, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Suwadji menekankan bahwa sekolah rakyat dapat mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak putus sekolah.
“Sekolah rakyat juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan merata bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.
Suwadji menjelaskan bahwa konsep sekolah rakyat dirancang berjenjang dari SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama. Ia menilai sistem asrama akan sangat membantu anak-anak yang kesulitan akses ke sekolah dan efektif dalam membentuk prestasi akademik serta karakter siswa.
“Sekolah rakyat sangat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap termasuk asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Malang saat ini tengah mematangkan rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
Program ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Daerah di Bantur di Desa Srigonco dengan luas 9,6730 ha dan di Tumpang Desa Jeru, luas 6,2034 ha dan Kasembon tetapi tanah tersebut sudah bersertifikat tanah milik Universitas Brawijaya.
Suwadji menegaskan bahwa gagasan sekolah rakyat sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya telah ada bentuk serupa seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, dan program kejar paket.
Namun, kali ini konsep sekolah rakyat lebih terstruktur melalui Inpres dan rekrutmen guru formal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan nantinya semua tingkatkan dengan 2 kelas, baik SD-SMA.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi IV, Zia Ulhaq, bahwa program tersebut memang dari pusat dimana kita harus menyelaraskan apa lagi kabupaten Malang kabupaten besar dengan klah penduduk banyak.
Penduduk Kabupaten Malang sebagaimana data tercatat 240.140 jiwa tergolong miskin dengan prosentase 8,98% dari total penduduk miskin Jawa Timur.
“Ya kita suport karena program bagus kita dukung sepenuhnya,” katanya.▪︎(AHM)