Anggaran Dipangkas, KemenPU Menyerahkan Proyek Ke Swasta

▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Pemangkasan anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempunyai dampak signifikan terhadap proyek insfrastruktur yang dikerjakan Kementerian PU.

Bahkan, Presiden  RI , Prabowo Subianto memang pernah mengatakan akan menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta.

Sementara itu  dikutip dari tempo.co  bahwa Dosen Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono,  mengatakan pemangkasan anggaran KemenPU  Rp 81 triliun bisa menimbulkan persoalan.

Menurut Nirwono, hal itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, swasta akan memperhitungkan keuntungan yang cepat.

“Swasta ingin dapat keuntungan tidak lebih dari lima tahun. Masalahnya, saat pergantian presiden kan mereka tidak tahu bagaimana nasib berikutnya,” kata Nirwono.

Kemudian, karena swasta memperhitungkan keuntungan yang ceppat, mereka akan pilih-pilih proyek infrastruktur. Walhasil, aspek pemerataan akan menjadi catatan.

“Contohnya, disuruh milih membangun tol di Jawa atau Kalimantan, pasti milihnya di Jawa,” kata dia.

Nirwono menambahkan, sulit bagi swasta untuk mau berinvestasi pada proyek bendungan. Hal ini karena bendungan biassanya di bangun di daerah yang jauh dari pusat perkotaan.

“Secara teknis, ini tidak mendatangkan keuntungan dalam lima tahun,” ujarnya.

Padahal, pembangunan bendungan menjadi kebutuhan seiring target pemerintah mencapai swasembada pangan dan energi. Apalagi jumlah bendungan di Indonesia terhitung jauh lebih sedikit, dibanding negara lain seperti Cina.

“Sektor swasta yang akan masuk ke infrastruktur tidak akan sebanyak yang dibayangkan Presiden. Itu tidak akan terjadi,” papar dia.

“Jadi, pembangunan infrastruktur dalam setahun, bahkan lima tahun ke depan, bukan hanya bisa melandai tetapi turun,” tegasnya.

Dia melanjutkan, pemangkasan anggaran besar-besaran di Kementerian Pekerjaan Umum perlu diperhitungkan kembali.

Menteri Pekerjaan Umum, kata dia, perlu menyampaikan risiko-risiko pemangkasan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kalaupun keputusan pemangkasan anggaran itu akhirnya bulat, Nirwono, menyarankan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membuat disclaimer.

Begitu pula dengan kepala negara, bahwa pemangkasan anggaran akan mempersulit peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam membantu mewujudkan swasembada pangan dan energi.

“Bendera putihnya dikibarkan lebih dulu. Kalau tidak, Kementerian PU bakal jadi pihak yang disalahkan ketika program-program tidak tercapai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun. Namun, Preside Prabowo menginstruksikan efisiensi APBN dan APBD melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum diminta efisiensi Rp 81 triliun, sehingga menyisakan anggaran Rp 29 triliun saja tahun ini.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan porsi pemangkasan ini masih dihitung. Ia berharap ada perubahan nominal efisiensi.

“Tentunya (akan diperjuangkan agar tidak dipangkas banyak),” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU.

Lebih lanjut, peluang swasta menggarap proyek infrastruktur, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Zainal Fatah, mengakui swasta cenderung memiliki minat tertentu. Saat ini, trennya masih dalam proyek pembangunan tol. Namun, menurut dia, masih ada peluang perluasan minat ke sektor lain.

“Kami sudah punya bendungan banyak. Kalau mereka (investor) mau pasang solar panel di situ, sudah bisa,” kata Zainal.▪︎[FEND]