▪︎Kementerian PU Fokus
Selesaikan Kawasan Eksekutif
▪︎KALTIM – POSMONEWS.com,-
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur eksekutif. Pembangunan infrastruktur untuk kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan digarap Otorita IKN.
Proyek yang ditangani Kementerian PUPR meliputi bangunan pemerintahan seperti Istana Negara, Istana Garuda, kantor-kantor kementerian koordinator, serta infrastruktur dasar lainnya. Semua ini merupakan bagian dari kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC).
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dalam Podcast – Eps 53 Perjalanan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang diunggah di kanal KemenPUPR, Selasa (14/1).
Wamen PU menyebut pembangunan infrastruktur baru di IKN akan dikerjakan Otorita IKN.
“(Kementerian) PU melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah committed. Yang MYC-MYC. Sedangkan yang lainnya nanti, akan dilanjutkan oleh Otorita IKN,” katanya.
Perempuan yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di IKN.
Proyek-proyek ini mencakup jalan tol dan berbagai infrastruktur lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang telah mulai dikerjakan sejak 2022. Semua pembangunan ini menggunakan anggaran dari APBN.
“Kalau kita fokus untuk yang APBN. Tidak hanya itu bendungan, kantor penataan kawasan, kemudian juga air minum, sanitasinya, jalan tol, embung dan SDA,” ucapnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur untuk kawasan legislatif, seperti Gedung DPR, MPR, dan DPD maupun kawasan yudikatif untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun Komisi Yudisial akan dimulai pada 2025.
Tugas ini akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan Otorita IKN yang akan menyelesaikan legislatif dan yudikatif ini,” terang Diana.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut ada dua target yang akan dicapai dalam pembangunan IKN ini. Target pertama adalah penyelesaian infrastruktur pada tahun 2025, dan target kedua pada tahun 2028.
Saat ditunjuk dan dilantik sebagai kepala Otorita, Prabowo Subianto memberikan arahan khusus untuk melanjutkan sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN. Fokus utamanya adalah menyelesaikan infrastruktur untuk kawasan legislatif dan yudikatif.
“Kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028. Di 2028, kita akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Sedangkan di 2025, apabila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah mengarahkan ke sana, kita akan siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya, seperti air, listrik, serta pertokoan, yang akan memungkinkan aparatur sipil negara untuk pindah ke IKN,” paparnya usai mengikuti Musrenbangnas terkait RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.▪︎[FEND]
