▪︎Soal Anggaran IKN 2025 Hanya Rp 4 Triliun
▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 hanya sebesar Rp 4 triliun. Hal itu membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menunggu keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, memberi sinyal alokasi anggaran itu masih dapat bertambah seiring dengan komitmen presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menyatakan bakal melanjutkan proyek IKN.
“IKN hanya Rp 4 triliun alokasi anggaran dari PUPR di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih,” kata Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur.
Adapun, anggaran Rp 4 triliun itu akan difokuskan untuk melakukan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Penurunan alokasi anggaran yang diguyur Kementerian PUPR ke IKN itu seiring dengan menyusutnya pagu indikatif Kementerian PUPR 2025 sebesar Rp 75,6 triliun.
“Ini memang lebih rendah dari pagu yang berjalan 2024, karena ini adalah ruang fiskal yang diberikan untuk pemerintah baru. Jadi, kita tak mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sudah berjalan,” ujarnya.
Endra menegaskan, hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh program yang sudah berjalan tetap berkesinambungan dengan program yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih.
Dari total pagu Rp 75 triliun, Endra mengaku Kementerian PUPR telah melakukan pemetaan sejumlah proyek-proyek prioritas yang akan digarap. Diantaranya untuk meningkatkan infrastruktur ketahanan pangan, realisasi infrastruktur ketahanan air, serta memantapkan sektor konektivitas.
“Konektivitas Jalan Tol itu kan baru sampai Malang. Kita inginkan sampai Banyuwangi, lalu di beberapa wilayah kita terus lanjutkan juga misalkan Trans Kalimantan, jalan Perbatasan Kalimantan kita lanjutnya,” imbuhnya.
Kemudian, alokasi anggaran itu juga digunakan untuk menyempurnakan jaringan Jalan Tol Trans Jawa untuk melengkapi konektivitas di wilayah Demak, Pati, Rembang hingga Gresik.
“Terakhir, infrastruktur berbasis masyarakat saya kira kita juga cukup besar program infrastruktur berbasis masyarakat sebagai bantalan ekonomi menambah income, masyarakat desa dan miskin perkotaan. Kemudian, untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian,” pungkasnya.▪︎[FEND]
