Proyek Bendungan Karangnongko Menyatukan Empat Bendungan
▪︎BOJONEGORO-POSMONEWS.COM,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mempercepat proyek pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko, sudah dimulai. Proyek strategis nasional (PSN) ini dikerjakan dua tahapan dalam waktu dekat. Pengukuran pembebasan lahan dan pengerjakaan konstruksi pelimpah berpintu.
Dua tahap pengerjaan bersamaan itu tidak menganggu satu sama lain. Sebab, pengerjaan konstruksi ada di titik nol bendungan. Titik nol berada di Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo.
‘’Sementara ini sudah dimulai pekerjaan pelimpah berpintu,’’ kata Konsultan PT Rayakonsult, M. Abdullah.
Proyek pengerjaan bendungan ini diperkirakan selesai pertengahan 2025 mendatang. Pengerjaan dipastikan tidak mengganggu aktivitas warga di sekitar Bengawan Solo.
‘’Poin utama Bendungan Karangnongko cita-citanya sebagai penyedia dan pengatrol air di Bengawan Solo. Khususnya di bagian hilir,’’ jelasnya.
Setidaknya ada 6 daerah yang bakal mendapatkan manfaat dibangunya bendungan ini. Yakni, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Daerah-daerah tersebut mendapat manfaat irigasi dan air baku.
Abdullah menjelaskan, berdasar studi terakhir, Tuban hanya mendapat manfaat air baku. Sedangkan, Ngawi sebagai long storage atau bangunan penahan dan penampung air.
‘’Harapannya sampai Lamongan dan Gresik,” bebernya.
Dibangunnya Bendungan Karangnongko dapat menyatukan empat bendungan yang telah dibangun sebelumnya. Yaitu, Gongseng, Waduk Pacal, Gondang, dan Prijitan.
‘’Untuk Gondang dan Prijitan ada di Lamongan,’’ tuturnya.
Abdullah menambahkan, bangunan intake atau pemasok air kanan rencananya berada di balik bukit selatan titik nol dengan luasan mencapai 5.000 hektare. Sedangkan, untuk intake kiri berada di wilayah Blora luasnya 1.700 hektare.
Proyek pembangunan Bendungan Karangnongko dinilai dapat menaikkan indeks pertanaman. Sebab, potensi irigasi mencapai 62.000 hektare.
‘’Pastinya bermanfaat untuk bidang pertanian,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Helmy Elisabeth.
Berdasar data, proyek Bendungan Karangnongko memiliki luas genangan mencapai 1.026,55 hektare. Daya tampung tampungnya 59,1 juta meter kubik. Serta, potensi irigasi Solo Valley Werken atau tanah peninggalan Hindia Belanda mencapai 62.000 hektare.
Terletak di Bojonegoro dan Blora, bendungan dinilai mampu menyediakan air baku bagi warga Bojonegoro, Blora, Ngawi, dan Tuban.
▪︎Digarap Enam Kontraktor
Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko digarap enam kontraktor. Pembangunan dimulai tahun ini direncanakan selesai 2026.
‘’Tahapan pembangunan Bendungan Karangnongko mulai intens 2020. Kami laksanakan review desain,’’ kata Konsultan PT Rayakonsult, M. Abdullah.
Abdullah melajutkan, setelah tahapan review desain dilanjutkan proses pengajuan penganggaran. Disetujui 2023, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) mulai dialokasikan.
‘’Untuk proses pengadaan jasa kegiatan fisik kontraktornya ada dua paket,’’ lanjutnya.
Setiap paket berisikan tiga kontraktor dengan sistem KSO (kerja sama operasi). Paket satu terdiri dari PT Wijaya Karya (Wika), PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.
▪︎Bakal Bebaskan 330 Hektare
Proses pembebasan lahan Bendungan Karangnongko terus berlanjut. Bendungan terletak di dua kecamatan perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut direncanakan membebaskan sekitar 330 hektare kawasan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan ke Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo,” kata Kades Ngelo, Kecamatan Margomulyo Tri Maryono.
Proyek Bendungan Karangnongko merupakan proyek strategis nasional di dua kabupaten perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yakni Kabupaten Bojonegoro dan Blora. Di Bojonegoro meliputi Desa Ngelo dan Kalangan, Kecamatan Bojonegoro. Dan telah kunjungan oleh KLHK terkait pelepasan lahan kawasan hutan terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko.
Kunjungan KLHK merupakan survei lapangan meninjau batas lahan dibebaskan hingga tanaman masyarakat di dalam kawasan hutan. ”Sesuai usulan bupati lahan dibebaskan sekitar 330 hektare,” jelasnya.
Dia menjelaskan, luas kawasan hutan dibebaskan berpotensi alami kenaikan hingga 100 hektare. Ditujukan sebagai relokasi warga terdampak pembangunan. Kalau memungkinkan relokasi warga akan di kawasan hutan dibebaskan sekitar 330 hektare itu.
”Tapi, bupati mengajukan kembali untuk pembebasan lahan sekeitar 100 hektare. Itu prosesnya masih lama,” jelasnya.
Pengukuran lahan terdampak pembangunan bandungan terus dilanjutkan. Khususnya di Desa Ngelo, Kecamatan Bojonegoro. Terdapat dua opsi dalam pembebasan lahan meliputi relokasi dan ganti untung berupa uang. Namun, bagi warga memilih relokasi belum dilakukan pengukuran lahan. Sedangkan, warga memilih ganti untung telah siap dilakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan bagi warga siap diukur,” terangnya.▪︎[FEND]
