▪︎Dalam menghadapi Disinformasi Penyelenggaraan Pemilu dan Kampanye Hitam
▪︎BOGOR-POSMONEWS.COM,-
Melalui Peraturan Menteri Nomor 125 Tahun 2022, Kemenko Polhukam membentuk Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) untuk menentukan langkah strategis dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Desk Pemilu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam membuat keputusan serta langkah strategis.
“Banyak pihak yang menaruh harapan besar dalam keberadaan Desk yang mendukung suksesnya pemilu, sehingga harus kita jalankan secara optimal sesuai dengan tugasnya masing-masing,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, Brigjen TNI Haryadi pada Rapat Koordinasi Tentang Optimalisasi Desk Koordinasi Pemilu Dalam Menghadapi Disinformasi Penyelenggaraan Pemilu dan Kampanye Hitam di Bogor, Kamis (24/5/2023).
Menurut Haryadi, disinformasi Pemilu saat ini sudah menyebar di sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan akun media sosial lainnya. Sejumlah hal yang disebarkan diantaranya terkait penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, serta tidak sedikit yang menyerang peserta pemilu, khususnya bakal calon Presiden yang sudah dideklarasikan yang mengarah pada kampanye hitam.
Haryadi kembali mengingatkan urgensi pembentukan Desk Koordinasi Pemilu ini. Pertama, membantu kelancaran pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan bantuan dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menghambat proses pentahapan Pemilu serentak tahun 2024. Ketiga, menekan, mengurangi, dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu.
“Melalui forum ini saya mengapresiasi bidang keamanan dan tim, terutama kepada BSSN yang telah menginisiasi rapat koordinasi ini,” kata Haryadi.
Analis BSSN, Doni Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil monitoring tim Satgas BSSN, penyebaran disinformasi mengenai Pemilu dan Pilpres 2024 dalam rentang waktu Januari sampai Mei 2023, paling banyak terjadi di bulan Maret. Sementara itu, disinformasi paling banyak terjadi di akun media sosial Twitter dan banyak memberitakan mengenai bakal calon presiden.
Sedangkan statistik misinformasi, paling banyak di media sosial Tik Tok dan banyak memberitakan tentang audit KPU dan pengunduran Pemilu 2024.
“Kita harus membangun narasi yang kuat. Selain dari penindakan, kita juga harus punya agenda setting yang kuat untuk disebarkan, sehingga potensi kerawanan ancaman siber di masyarakat bisa kita redam, atau mempertahankan agar golput tidak bertambah,” kata Doni.
Hadir dalam rapat koordinasi ini Seluruh Anggota Desk Koordinasi Pemilu dan perwakilan dari Bareskrim Polri, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan Badan Pengawas Pemilu, perwakilan KPU, dan BSSN.▪︎(Alms/AHM)
