Kemen PUPR Siapkan 400 Miliar Ganti Rugi Underpass Joglo

393 dibaca

▪︎JATENG – POSMONEWS.COM,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siapkan anggaran Rp 400 miliar untuk pembebasan lahan proyek nasional Underpass Joglo. Proses pembayaran ganti rugi lahan dimulai Juni 2024.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah-DIJ Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rien Marlia, mengatakan Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran Rp 400 miliar untuk pembebasan lahan terdampak proyek Underpass Joglo.

Sementara kontruksinya paling cepat diperkirakan mulai September tahun ini. Dia memastikan proses pembebasan lahan akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat saat ini tengah dilakukan proses review rencana biaya pelaksanaan (RBP) oleh pemerintah pusat.

“Underpass Joglo persiapan proses pembebasan lahan. Sekarang sedang proses dalam hal biaya di pusat. Setelah itu baru ditenderkan. Tahun ini,” kata dia di sela mendampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono usai meninjau sejumlah proyek di Taman Balekambang.

Dengan perhitungan tersebut, Rien memperkirakan proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan bisa dilakukan mulai Juni mendatang.

Sedangkan target penyelesaian pembayaran diperkirakan rampung dalam empat bulan, atau pada Oktober tahun ini. Setelah itu proses persiapan lahan dan kontruksi baru bisa dilakukan setelahnya. Sembari melakukan itu pihaknya akan menunggu penyelesaian Rel Layang Joglo yang saat ini dikerjakan oleh pihak kereta api.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memastikan telah mengomunikasikan hal tersebut dengan sejumlah pihak terkait, termasuk dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat bertemu dalam suatu kegiatan di Medan, Sumatera Utara belum lama ini.

Menteri Basiki memastikan proyek underpass akan segera dikerjakan dalam waktu dekat dan targetnya rampung pada 2024. Ini menepis anggapan bahwa pengerjaan underpass Joglo molor untuk beberapa lama.

“Saya kemarin ketemu Pak Gibran di Medan, bicara soal Joglo. Saat ini dikerjakan oleh kereta api (Kemenhub). Nah, sekarang kami mulai kerjakan underpass-nya. Juli ditenderkan kan paling butuh 2 bulan. September dimulai dan selesai di 2024,” terang Menteri dalam keterangan resminya.

Menteri Basuki juga meminta jajarannya agar hati-hati dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan sebelum konstruksi underpass dilakukaan. Dia menekankan bahwa pembebasan lahan bukan hanya soal ganti rugi kepada warga terdampak, namun ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan agar tidak membuat masyarakat merasa dirugikan.

“Pernak-perniknya kan pasti ada, tidak mudah. Rumah digusur itu bukan masalah harga, tapi juga mencabut kenangan. Jadi harus hati-hati, memindahkan kenangan itu nggak gampang,” ujar Basuki.

▪︎Proyek Underpass Simpang Joglo

Seperti diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan memulai pembangunan Underpass Simpang Joglo Kota Surakarta di akhir tahun 2022 untuk mendukung dimulainya pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Solo Balapan – Kalioso dan rekayasa Lalulintas guna kelancaran mobilitas di Simpang Joglo Kota Surakarta oleh Kementerian Perhubungan yang selama ini sering terjadi kemacetan akibat persimpangan sebidang jalur kereta api.

Dimulainya pembangunan Jalur Ganda Kereta Api dan Rekayasa Lalulintas tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Hedy Rahadian, mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Jalanan di simpang Joglo, Kota Surakarta merupakan daerah dengan titik kemacetan tertinggi di Indonesia, daerah ini macetnya luar biasa, dari survei yang dilakukan kerjasama dengan UNS UGM, ini memang jadi keharusan untuk kita lakukan rekayasa konstruksi agar kemacetan itu terurai. Maka timbul satu ide membuat Elevated Art Bridge Composite.

Melalui proyek ini, Menhub Budi Karya Sumadi meyakini bisa menyelesaikan masalah lalu lintas di Simpang Joglo ini, baik dari sisi headway kereta api, maupun jalur transportasi darat yang akan tetap berjalan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Hedy Rahadian, saat ditemui usai acara menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta yang bersama Kementerian PUPR dapat bersinergi dengan baik dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Simpang Joglo. ▪︎[FEND]