Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan usulan anggaran kementeriannya di 2022 mencapai Rp 32,9 triliun, sedangkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 21,6 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan yang dibawa Kemenhub sesuai RPJMN dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional.
“Prioritas dari pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari program RPJMN. Melaksanakan KPI penting seperti menyelesaikan Patimban, menyelesaikan kereta api Makassar-Pare Pare, memaksimalkan operasional Kertajati, melakukan peningkatan Kuala Tanjung dan pembangunan Pelabuhan New Ambon dan New Palembang Tanjung Carat,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang disiarkan langsung melalui YouTube, Kamis (26/8/2021).
Selain itu, proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Kemenhub juga melibatkan kemudahan akses bagi daerah terpencil. Salah satunya dengan menambah Tol Laut di Papua ke NTT.
“Melanjutkan program membuka aksesibilitas daerah terpencil. Jadi ke daerah Papua dan NTT secara khusus kami tambahkan Tol Laut supaya beras yang dari Merauke itu bisa di sebar ke NTT,” ujarnya.
Kementerian PUPR
Pemerintah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun di tahun 2022. Proyek infrastruktur ini di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan di tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tujuh Prioritas Nasional (PN), salah satu prioritasnya yakni meneruskan pembangunan infrastruktur terutama untuk infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat.
Berbeda dengan Kemenhub, Kementerian PUPR mendapatkan rencana pagu anggaran sebesar Rp 100,59 triliun, meliputi belanja operasional pegawai Rp 3,31 triliun, belanja operasional barang Rp 2,51 triliun, anggaran pendidikan Rp 4,59 triliun, belanja non operasional Rp 90,40 triliun.
“Dari pagu anggaran Rp 100,59 triliun dialokasikan untuk masing sektor yang dicerminkan unit organisasi. Dirjen SDA Rp 41,23 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 39,70 triliun. Ini usulan, dalam RDP pasti akan dibahas. Kemudian Dirjen Cipta Karya Rp 12,51 triliun, dan Dirjen Perumahan Rp 5 triliun,” kata Basuki.
Dia mengatakan, ke depan program pembangunan perumahan dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan perumahan dengan sarana prasarana permukiman.
“Artinya, kami sudah rapat dengan Mendes di bawah pimpinan Wapres terutama tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting,” ujarnya.
Dia mengatakan, berdasarkan kajian Menko PMK, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan bansos saja namun harus dengan pemberdayaan terkait penyediaan sarana dasar perumahan, air minum, air bersih dan sanitasi.
“Nah itu yang ditugaskan pada kami. Untuk itu saya mohon izin pada saat RDP di dapil-dapil ada kawasan kantong kemiskinan, yang 10 juta keluarga sangat miskin. Lokasinya tolong jangan nyebar, bisa difokuskan satu kawasan,” tuturnya.
Sementara itu, PUPR pun akan melanjutkan beberapa proyek infrastruktur yang masih akan berlanjut misalnya pembangunan 37 bendungan di seluruh Indonesia, pembangunan 239 km jalan, dan pembangunan di sektor perumahan.**(fend)
