Kementerian PUPR Belanjakan APBN Rp 53 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyerap anggaran negara senilai Rp 53,16 triliun pada semester I/2021. Dengan kata lain, anggaran yang sudah terserap dari total pagu mencapai 38,01 persen.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa target serapan anggaran pada tahun ini mencapai 98,12 persen atau senilai Rp 137,23 triliun. Adapun, anggaran PUPR sepanjang 2021 adalah Rp 139,86 triliun setelah mengalami refocusing dari posisi Rp149,81 triliun.
“Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/7/2021).
Basuki menuturkan, pihaknya akan menerapkan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis, tepat sasaran, dan efisien. Oleh karena itu, Basuki menganggarkan beberapa kegiatan di luar konstruksi infrastruktur.
Kegiatan yang dimaksud adalah pembuatan anggaran penanganan bencana senilai Rp 11,14 triliun, kebutuhan pangan bencana Rp 2,19 triliun, dan kebutuhan mendesak lainnya sebesar Rp 8,95 triliun. Selain itu, Basuki juga menganggarkan program Padat Karya Tunai (PKT) senilai Rp 23,24 triliun dengan target serapan tenaga kerja mencapai 1,23 juta tenaga kerja.
Pada Januari—Juni 2021, serapan anggaran PKT telah mencapai 49,41 persen atau senilai Rp 11,48 triliun. Sementara itu, tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 60,5 persen atau 746.342 orang.
“Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” ucapnya.
Kementerian PUPR, terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus jadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19 ini.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN Kementerian PUPR dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well), dan efisien (spending wisely).
Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 49,41 persen atau senilai Rp 11,48 triliun dengan serapan 746.342 orang, atau 60,5 persen dari total anggaran 2021 senilai Rp 23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
“Program Padat Karya Tunai dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” ujar Menteri Basuki.
“Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19,” tekannya.
Selain padat karya tunai yang jadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp 3,67 triliun dengan progres 34,69 persen.
Kemudian ketahanan pangan Rp 25,84 triliun dengan progres 48,18 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 2,75 triliun dengan progres 13,71 persen, dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp 161 miliar dengan progres 27,76 persen.**(fend)
