Untuk mengisi kekosongan pimpinan jabatan Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur yang beberapa hari lalu Bupati Saiful Illah terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Saiful Illah sedang menjalani pemeriksaan KPK. Selasa ( 14/1) Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin resmi melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pelaksana tugas (Plt.)
Penyerahan surat perintah tugas (SPT) Bupati Sidoarjo tersebut tertuang pada SPT Nomor 131/01/0.11.2/2020 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (14/1).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menekankan agar Kab. Sidoarjo segera melaksanakan seluruh proses pemerintahan sesuai dengan pelaksanaaan APBD 2020.Karena itu sudah menjafi tugas prioritas di awal Tahun Anggaran 2020.
“Saya menyampaikan kepada Pak Plt Bupati Sidoarjo dalam waktu dekat untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas supaya masing-masing juga langsung bisa tancap gas untuk melaksanakan berbagai mandat terutama yang ada di dalam struktur APBD 2020. Juga, harus membangun soliditas baik internal pemkab maupun pemerintah dengan forkopimda yang ada di Pemkab Sidoarjo,” terangnya.
Khofifah berharap setelah diserahkannya SPT kepada Plt. Bupati Sidoarjo, pemimpin yang baru bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menciptakan suasana kondusifitas. Baik di lingkungan pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Sehingga bisa berjalan dengan optimal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik atau masyarakat Sidoarjo.
“Insya Allah beliau langsung tancap gas. Karena sudah berpengalaman sebagai wakil bupati selama empat tahun. Saya yakin, jika suasana yang kondusif dapat terbangun dengan baik, maka akan meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja era Presiden Jokowi itu.
Sementara itu, Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyampaikan permohonan dan dukungan doa agar mampu menjalankan tugas yang diberikan serta diamanatkan.
“Ke depan, suasana yang kurang baik di jajaran eksekutif maupun legislatif kita jalin kembali agar terjalin suasana yang kondusif. Sehingga program pembangunan kab. Sidoarjo bisa berjalan dengan baik. Kita juga harus memberikan dorongan moral kepada semua pihak khususnya OPD yang terkena musibah. Langkah-langkah taktis akan segera diambil untuk memperoleh hasil kinerja yang baik,” imbuhnya.
Program-program tahun 2020 yang sudah disepakati berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jika perlu pengadaan, maka lelang bisa dilakukan di awal anggaran. Sehingga tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
“Jadi lelang dilakukan seawal mungkin dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan dengan baik dan program-program APBD 2020 berjalan dengan baik secara kualitas maupun waktu pelaksanaanya,” tutupnya. HARIS
