Philipina-Indonesia Miliki Perhatian terhadap Warga Keturunan
▪︎POSMONEWS.COM,-
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laolybertemu dengan Menteri Kehakiman Philippina, Menardi Guevarra, di Manila, Jumat 25/3. Pertemuan tersebut membahas penegasan perlindungan hukum pada warga terdaftar Indonesia dan penguatan kerja hukum Indonesia-Philipina.
Kedua Menteri sepakat bahwa Philipina dan Indonesia memiliki perhatian yang tinggi terhadap warga-warga keturunannya. Khususnya di wilayah Sangihe dan Davao. Tingginya angka kunjungan dan mix marriage di kedua negara tersebut menjadi prioritas, yang mendorong pemerintah kedua negara memenuhi perlindungan hukum serta memberi kepastian identitas kewarganegaraan dan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban keperdataan Internasional khususnya bagi anak berkewarganegaraan ganda.
“Memberikan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri merupakan bagian dari Missi prioritas kami (Hukum dan HAM), harapan kami program pendaftaran dan konfirmasi akan terus berlanjut untuk menyelesaikan status dari 2.500 keturunan Indonesia yang belum terdaftar,” ungkap Yasonna H. Laoly.
Dalam pertemuan tersebut, menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menyampaikan ucapan terima kasih karena pada tahun 2018, Departemen Circular No. 026 Regarding the Guidelines on the Issuance of Special Non-Immigrant Visas Under Section 47 (a) (2) of Commonwealth Act No. 613, as Amended, to Registered Indonesia Nationals (RINs), telah mengatur pemberian visa/ ijin tinggal Special Non-Immigrant visa selama 5 tahun secara geratis untuk RINs yang berasal dari Persons of Indonesia Descent (PIDs). Hingga saat ini 835 RINs telah mendapatkan endorsement Special Non-Immigrant visa/47(a)(2) dari DOJ dengan masa berlaku 5 tahun.
Sebagai hasil program pendaftaran dan konfirmasi kewarganegaraan terhadap 8.745 PDIs dan di peroleh jumlah 3.345 orang terkonfirmasi sebagai WNI/RINs dimana 466 diantaranya bersetatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Hingga saat ini Indonesia telah menerbitkan 1.259 dokumen perjalanan RI (paspor) RINs.
Selain itu Yasonna dan Monardo Guevarra juga sepakat agar kedua negara meningkatkan kerjasama hukum secara bilateral dibidang Mutual Legal Assitence (MLA) on Criminal Matters/Bantuan Hukum Timbal Balek dalam masalah pidana.
Menurut Yasonna H Laoly usulan ini akan memperkuat hubungan yang lebih erat antara Filipina dan Indonesia mengingat keduanya telah memiliki Mutual Legal Assitence Treaty (ASIAN MLAT) di bawah payung ASEAN.
Di sisi lain Yasonna H Laoly berharap Philipina dapat mendukung pembentukan ASEAN Extradition Treaty yang saat ini kuat dapat terwujud karena Indonesia dan Philipina telah memiliki Perjanjian Ekstradisi sejak tahun 1976.
“Kerja sama bidang hukum dan HAM seperti perjanjian MLA dan Ekstradisi juga bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, penanggulangan kejahatan transnasional organizer Crimea termasuk trafficking on person, terorism, smuggling of persons and/or Foods, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery,” ujar Yasonna H Laoly.
“Saat ini Indonesia, Philipina dan Malaysia telah memiliki kerjasama Triterial Cooperative Arrangement yang melingkupi berbagai kegiatan pelatihan keamanan dan pengawasan untuk counter terrorism activitiest baik darat, laut dan udara. Peningkatan kerjasama bilateral akan memperkuat hubungan diplomatik kedua negara,” sambung Yasonna yang juga mantan guru besar PTIK tersebut.
Pada kerja sama level regional melalui forum ASEAN Law Ministers Forum, Menkumham Yasonna berharap kedua negara tetap saling mendukung dan bekerjasama secara erat untuk menguatkan rule of law, judicial system, legal instructure, harmonization and integration of ASEAN trade laws, yang sejalan dengan ASEAN Political and Security Community Blueprint 2025.
Yasonna Laoly berangkat ke Filipina pada Kamis 24 Maret 2022 untuk membahas sejumlah hal dengan pemerintah Filipina yang dilatarbelakangi hubungan bilateral yang sangat baik karena letak geografis maupun hubungan tali sejarah yang panjang semenjak kedua negara berjuang meraih kemerdekaan masing-masing.
Gueverra menyambut hangat kunjungan Menkumham yang dianggap sangat penting dan menyampaikan bahwa ini merupakan kunjungan kedua seorang Menteri diterima di Gedung Departement of Justice (DOJ) of Philipine yang baru di Manila.
Gueverra juga menyampaikan selamat kepada Yasonna yang dianugerahkan Penghargaan Presidential Awards For Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO) tahun 2021 oleh Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte.
Hadir mendampingi Menkumham Yasonna Laoly, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Luar Negeri-Linggawati Hakim, Djan Fariz-Penasihat Menteri Hukum dan HAM, Pramella Yunidar Pasaribu-Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Baroto-Direktur Tata Negara, dan Tudiono-Direktur Otoritas dan Hukum Internasional beserta jajaran dari Kedutaan Besar RI untuk Filipina di Manila, Konsulat Jenderal RI di Davao City, Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Kegiatan ditutup dengan pemberian cindera mata dan foto bersama anggota kedua delegasi.**(angl/alam)
