Sistem Penerimaan Murid Baru Ruwet dan Dikeluhkan Warga
▪︎ MALANG – POSMONEWS.COM,-
Sistem Penerimaan Siswa/Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang banyak didatangi orang tua murid. Mereka datang karena wa-was anaknya gagal masuk penerimaan sekolah pilihannya yang bakal diumumkan pada mingguan depan.
Pantauan di lokasi pada Jumat (12/6/2026), sejumlah wali murid mengeluh, ruwet/tewur dengan kekhawatiran anak mereka tidak lolos sistem penerimaan siswa baru tingkat menengah melalui jalur zonasi. Seperti keluhan para orang tua sebelumnya, mereka mempertanyakan calon siswa dengan jarak tempuhnya 1,5-2 kilometer kok gak bisa masuk hanya sekedar daftar saja di sistem SPMB.
Salah satu wali murid yang enggan di sebut namanya mengatakan, bahwa telah mendaftarkan anaknya ke SMPN Kabupaten Malang karena KKnya baru dan gak ada solusi sama sekali padahal juga ada raport sekolah kalo sebenarnya sudah melebihi syarat nilai bagus semuanya dan lulus. Anaknya tergeser dari peringkat pendaftaran karena administrasi penyebabnya. Meski jarak rumah dengan lokasi sekolah berkisar 1,5-2 kilometer.
“Anak saya nilainya bagus dan memang jarak rumah hanya sekolah kita juga ada di perbatasan kecamatan itu yang ada kok ruwet banget ingat sekolah di kabupaten Malang itu berbayar semuanya gak ada yang gratis dan tarikannya banyak. Sambil bergumam. Kayak kemarin itu SMPN 1 Kepanjen dengan kepala sekolah Sugeng Gianto, SMPN 4 kepala sekolah Farida menggelar kelulusan yang di kemas melalui tasyakuran di Hotel Grand Kanjuruhan mewah padahal juga sudah dilarang berapa biaya saya yakin biayanya besar dan tidak sedikit,” ujar salah satu wali murid.
Menurut BPH (Barisan Pemerhati Hukum) Sudirman iya memang ada Fakta Integritas SPMB dan surat edaran no 7 tahun 2026. Masak hanya keterlambatan pengurusan administrasi kartu keluarga gak ada solusi kan ada raport dan bisa di lihat di raport sudah sesuai ketentuan administrasi atau belum lagian kelas 6 juga di tempuh 1 tahun ajaran masak kurang.
Ini namanya aneh dan lagi dalam pantauan hari Jum’at pendaftaran terakhir lewat zonasi berakhir hampir semua kepala sekolah tidak mengaktifkan hp yang biasanya di pakai dengan alasan takut aturan yang ada.
“SPMB itu agenda tahunan dan setiap tahun melakukan SPMB masak kabupaten Malang seperti ini, ingat gak ada sekolah gratis di Kabupaten Malang semuanya berbayar dan tidak murah,” pangkas BPH. SMPN di Kepanjen itu jumlahnya 5 dan banyak juga murid dari luar kecamatan Kepanjen.
Masih menurut BPH, siapapun orang tua murid, ia mengaku akan cemas dan waswas apabila nanti anaknya benar-benar tidak lolos masuk seleksi di SMP pilihannya. Apalagi jika daftar saja tidak bisa memang gak boleh sekolah. Sebab sejak awal ingin anaknya bersekolah yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya.
“Kita orang tua pasti tidak tenang, kalau belum pasti begini. Nanti kalau tidak dapat sekolah bagaimana,” keluhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistiawan, saat di konfirmasi melalui ponselnya enggan menjawabnya dalam proses SPMB lagian baru pulang dari ibadah haji satu mingguan yang lalu.
Sudirman BPH mengatakan bahwa SMPN 4 Kepanjen kemarin juga mengadakan acara kelulusan yang di kemas dengan tasyakuran di Hotel Grand Kanjuruhan biayanya tidak sedikit dan iuran bulanan di SMPN 4 itu Rp 250.000.
Acara tasyakuran biaya dari mana komite atau dari mana bisa ada yang menjelaskan itu khususnya dinas pendidikan Kabid sekmen Nurul S Utami. Padahal acara seperti itu sudah di larang di situ memang ada pejabat termasuk Komitenya Johan Dwijo Saputro adalah sekretaris PU Cipta Karya aktif dan siapa yang meletakkan. Kepala sekolah Farida juga mau pensiun komite juga mau habis masa baktinya.
Sebenarnya masih bisakah pemerintah dalam menarik iuran bulanan itu mencantumkan unggulan sekolah. Biar masyarakat itu terobati dan ikhlas membayar iuran contoh programnya karena full dy dapat makan dari sekolah 4 sehat 5 sempurna, jika ada tambahan pelajaran bisa tidur di asrama tapi kalo tidak mencantumkan bayar iuran untuk apa ? Untuk kepala sekolah dan kroninya dengan nada jengkel.▪︎(AHM/TIM)
