KemenPUPR Bakal Tambah Kuota Rumah Bersubsidi
▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat masih banyak rumah bersubsidi diterima masyarakat yang tidak berhak.
Sementara itu pihak pemerintah melalui Kementerian PUPR, mengatakan akan menambah kuota rumah subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada September 2024 ini.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli 2024 lalu sudah habis atau tersalurkan.
“Sehingga September ini akan ditambah (FLPP),” kata Pak Bas–sapaan akrab Menteri PUPR.
Menteri Basuki berharap bank-bank yang tergabung dalam Himbara dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga Rp. 144.160.000,-.
Menteri Basuki mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.
“Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan,” tegas Menteri Basuki usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta.
Meski begitu, Menteri Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.
Menteri Basuki optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.
“Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan,” katanya.
Sementara itu dalam temu wicara “Teknologi Properti Sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan perumahan, salah satunya yang menyangkut data riil kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan.
Menurutnya, penurunan angka backlog perumahan dari Rp 12,7 juta pada 2021 menjadi Rp 9,9 juta unit pada 2023 hanyalah sebuah indikasi. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.▪︎[FEND]
