▪︎LAMONGAN – POSMONEWS.COM,-
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menggelar acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilaksanakan di Ruang Eksekutif Lantai III Pemda Lamongan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lamongan pada 27 November 2024 mendatang.
Acara penandatanganan NPHD yang dihadiri oleh Bupati Lamongan, Dr. H.Yuhronur Efendi MBA.,M.Ek., Jumat (05/04/2024) ini juga turut dihadiri oleh Dandim 0812/Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan S.I.P.,M.Han., beserta para Pasi Kodim 0812 Lamongan, sebagai bentuk dukungan, peran dan kewajiban Pemerintah Daerah bersama dengan TNI dan POLRI atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 mendatang yang kondusif.
Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa pada tahun 2024 Pilkada serentak akan kembali digelar di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk daerah kita Kabupaten Lamongan yang akan diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Nopember 2024 mendatang.
“Sebagai bentuk dukungan sekaligus peran dan kewajiban Pemerintah Daerah bersama dengan TNI dan Polri atas terselenggaranya pemilihan serentak tahun 2024 yang kondusif, pada hari ini kita bersama melaksanakan penandatanganan NPHD dalam rangka pengamanan pemilihan serentak tahun 2024. Dengan penandatanganan NPHD ini saya sangat mengharapkan terjalinnya hubungan harmonis yang saling mendukung antara Pemda dengan KPU, Bawaslu, jajaran TNI dan Kepolisian dalam rangka menyukseskan sekaligus mengawal pelaksanaan Pilkada serentak diwilayah kabupaten Lamongn agar berjalan aman, kondusif dan sesuai tahapan penyelenggaraannya,” ucap Bupati Lamongan.
Sementara,Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan S.I.P.,M.Han., juga mengungkapkan bahwa jajarannya akan siap bersinergi dengan Instansi terkait dalam mendukung dan menciptakan kondusifitas wilayah agar pelaksanaan Pilkada di kabupaten Lamongan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.
“Upaya mewujudkan pelaksanaan Pilkada langsung yang lebih berkualitas, merupakan tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan meskipun teknis pelaksanaan Pilkada merupakan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota, namun Pemerintah Daerah dan Jajaran TNI-Polri juga berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Dandim 0812 Lamongan.
▪︎[DANAR SP]
