Konsulat RI di Jeddah, Menghimbau Tunda Rencana Ibadah Umrah

302 dibaca

Pemerintah Arab Saudi, resmi mengizinkan jamaah umrah asal Indonesia pada tahun ini dengan sederet persyaratan yang harus dipatuhi calon jemaah.

Ketentuan ini tercantum dalam surat edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, pada 25 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa ibadah umrah akan dibuka kembali pada 1 Muharram atau 10 Agustus 2021 bagi masyarakat Arab Saudi dan jamaah internasional.

Kementerian Haji dan Umrah Saudi, menyatakan bahwa semua jamaah internasional yang ingin menunaikan ibadah umrah harus sudah mendapatkan dua dosis vaksin dengan suntikan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson.

Jemaah yang disuntik dengan vaksin produk China juga diizinkan masuk, tapi harus sudah mendapatkan suntikan booster dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono, mengatakan bahwa WNI yang ingin menjalankan ibadah umrah juga harus patuh sejumlah aturan lainnya, termasuk dari Badan Otoritas Penerbangan Sipil Saudi (GACA) yang berlaku sejak Mei lalu.

Berdasarkan aturan itu, sembilan negara tak diperkenankan mengirimkan penerbangan langsung ke Arab Saudi. Kesembilan negara tersebut adalah Indonesia, India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Libanon.

Meski Saudi sudah mengizinkan umrah, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono, mengimbau WNI untuk menunda rencana ibadah umrah tersebut hingga situasi pandemi membaik.

“Untuk saat ini, sebaiknya menunda dulu umrah sambil berusaha agar pandemi Covid-19 di Indonesia bisa segera ditangani bersama dengan baik,” kata Eko.

Eko kemudian mengimbau agar WNI yang tetap ingin menunaikan ibadah umrah untuk menaati semua persyaratan dari Saudi.

“Bagi yang tetap ingin umrah, bisa dicoba melalui negara ketiga dengan ketentuan karantina 14 hari di negara tersebut. Namun tentunya, negara tersebut juga tidak ada hambatan masuk Saudi,” kata Eko.

Eko mengingatkan bahwa umrah melalui negara ketiga pasti akan membutuhkan proses lebih lama dan biaya lebih mahal.

“Juga pembatasan gerak selama ibadah karena protokol kesehatan yang bagi sebagian akan dirasakan kurang nyaman,” kata Eko.**(cnn/ram)