JAKARTA–POSMONEWS.COM,-
Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melebihi 10.000 sejak Februari, respon Ketua MPR RI, Bambang Soesetyo (Bamsoet)
Bamsoet meminta pemerintah daerah di seluruh daerah, khususnya daerah yang memiliki lonjakan kasus aktif Covid-19 untuk bersiaga menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi penuhnya fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus, disamping menyiapkan tenaga medis yang mumpuni dalam memberikan bantuan dan perawatan bagi pasien Covid-19.
Pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 daerah untuk memperluas pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), sebagai upaya cepat dalam mendeteksi kasus-kasus positif baru sehingga dapat segera ditangani.
“Pemerintah daerah untuk memperkuat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau mikro zonasi dalam penanganan penyebaran Covid-19, sekaligus menginstruksikan kepada pengelola obyek wisata untuk mempertimbangkan penutupan sementara obyek-obyek wisata guna menekan angka kasus aktif Covid-19. Mengingat, penyebab lonjakan kasus terjadi akibat transmisi virus secara lokal dan terkait dengan libur Lebaran serta mudik,” katanya.
Masyarakat, lanjut Bamsoet, lonjakan kasus ini sebagai alarm peringatan bahwa situasi tersebut harus diwaspadai, serta meminta masyarakat agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan dan untuk sementara tidak berkegiatan di luar rumah apabila tidak ada hal yang urgent.
“Selain berdampak bagi jemaah, penundaan pemberangkatan haji juga berdampak bagi biro travel haji dan umrah,” respon Ketua MPR RI ini.
Dia menghapkan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk memberikan bantuan kepada para pengelola biro perjalanan atau travel haji dan umrah yang terdampak, seperti mengajak mereka mengubah atau menambah izin usaha travel ke mancanegara, dan pemerintah juga memberikan keringanan pajak, tagihan telepon dan listrik mereka, atau membantu biaya operasional. Sebagai upaya intervensi langsung dari pemerintah dalam menyelamatkan industri haji dan umrah.
“Mengingat, dampak yang dirasakan oleh pengelola pemberangkatan haji dalam dua tahun terakhir sangat dalam,” paparnya.
Seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah untuk terus berinovasi dengan kondisi kehidupan new normal, disamping terus bersinergi dalam melakukan terobosan komunikasi dengan Saudi bersama pemerintah.
“Pemerintah untuk melakukan upaya konkret membantu para pelaku usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah, mengingat efek domino sektor ini perlu diselamatkan karena akibatnya bisa ke banyak usaha. Misalnya, usaha oleh-oleh haji dan perlengkapan haji,” tegas Bamsoet.
Dijelaskan, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mendapat vaksin covid-19 baru berkisar 28 persen, yakni 1,5 juta dari total 5,6 juta pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan pembukaan sekolah tatap muka akan berlangsung dalam kurun waktu kurang dari satu bulan lagi.
A. Meminta pemerintah segera mengalokasikan vaksin untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta mempercepat proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, dikarenakan dibutuhkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksin covid-19 terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.
B. Meminta pemerintah memberi kesempatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terdata untuk melakukan pendataan sekaligus membenahi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pemberian vaksin dapat tepat sasaran dan sesuai target.
C. Meminta pemerintah terus menyosialisasikan manfaat vaksin kepada pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga seluruh pendidik dan tenaga kependidikan mau secara sukarela divaksin dan yakin bahwa vaksin covid-19 merupakan salah satu cara untuk menanggulangi virus corona.
Pemerintah, tambah Bamsoet, mempertimbangkan kondisi dan situasi zonasi daerah agar tidak langsung menggelar secara serentak pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah, namun secara satu persatu, dikarenakan zona hijau sekalipun tidak bisa menjamin 100% tidak terjadi penyebaran, sehingga pemerintah juga perlu memberikan pilihan kepada guru apakah ingin mengajar secara tatap muka atau daring, sekalipun mereka sudah diberikan vaksin.
**(ram)
