Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan pada November hingga Desember akan ada 9,1 juta orang yang dapat divaksinasi. Nantinya pengadaan vaksin tersebut berasal dari APBN, tetapi Yuri mengaku belum tahu harga vaksin tersebut.
“Terkait 9,1 juta yang sudah akan kita masukkan, sampai sekarang kita belum mendapatkan kepastian untuk harga dari Sinopharm karena ini G42 dan lainnya sudah,” kata Yuri, yang disiarkan dalam YouTube Kemenkes RI, Senin (19/10/2020).
Ia mengatakan pemerintah akan mendatangkan 3 vaksin dari China pada November-Desember 2020 untuk 9,1 juta orang. Adapun 3 vaksin itu adalah Sinovac, G42/Sinopharm, dan Cansino, yang pengadaannya berasal dari APBN.
Yuri mengatakan saat ini tinggal vaksin Sinopharm yang belum diketahui harga pastinya. Jika sudah diketahui harga pastinya, segera diajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun pemberian vaksin itu juga telah didasari izin emergency use authorization dari BPOM dan sertifikasi kehalalan dari MUI serta Kementerian Agama yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
“Ini dibiayai dengan APBN, tapi kita berharap minggu ini semuanya sudah clear sehingga kita akan bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu untuk pengadaan yang 9,1 juta,” ujar Yuri.
“Tentang berapa rupiahnya belum, belum kita dapatkan secara detail karena dari Sinopharm kita menunggu G42. Kalau yang lainnya sudah, jadi kita jadikan satu nanti.”
Adapun prioritas dari 9,1 juta orang yang akan mendapatkan vaksin adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 dan pekerja yang bekerja di bidang public service, seperti aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, serta petugas yang bekerja di bandara, stasiun, dan tempat publik, juga kelompok penerima bantuan BPJS Kesehatan.
Yuri mengatakan, pada awal 2021, nantinya Bio Farma akan mulai memproduksi vaksin secara mandiri. Hanya bahan bakunya yang dibeli dari China. Kemudian pemerintah akan mengkaji penggunaan vaksin bagi kelompok mandiri.
“Yang lainnya kita sedang membahas skema vaksinasi mandiri, tapi ruang untuk itu sedang kita siapkan sehingga tidak 100 persen vaksinasi ini ditanggung APBN, tetapi yang mampu mandiri kita akan persilakan untuk melaksanakannya secara mandiri,” ucap Yuri.
Yuri mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pemberian vaksin bagi kelompok mandiri. Namun belum diputuskan vaksin apa yang akan disediakan bagi kelompok mandiri tersebut.
“Kita sedang menghitung skemanya apakah ini akan menggunakan produksi dari Sinovac, karena Sinovac ini kita prioritaskan dulu untuk yang APBN,” ujarnya.
“Apakah kemudian kita akan menggunakan platform yang lain karena Sinopharm adalah beli putus, kalau memang segera harus kita lakukan berarti di 2021 kita akan mencoba dengan skema beli putus. Beli putus Sinopharm, atau Cansino untuk yang mandiri atau dengan menggunakan yang Astrazeneca. Ini sedang kita diskusikan lebih detail, tetapi yang pasti keranjang untuk ruang beli buat vaksinasi mandiri kita buka,” ungkapnya.
Sementara itu Yuri mengatakan pada Maret 2021 vaksin dari Inggris AstraZeneca akan mulai datang. Namun sebelum dipesan, pemerintah akan menunggu hasil uji klinis fase 3 vaksin tersebut.
“Kalau Astrazeneca itu dari time table yang kita miliki itu baru pertama kali masuk nanti di bulan Maret 2021, dari 100 juta itu akan dikirim dalam 4 kali pengiriman. Ini komitmen awal mereka tetapi sekali lagi menunggu hasil uji klinis fase 3 yang belum selesai. Artinya kalau hasil uji klinis fase 3 sudah selesai kemudian kita sudah bisa melakukan audit terhadap uji klinis berarti akan sesuai rencana,” katanya.
(dk/zi)
