Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri pertemuan virtual ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE). Para Menteri se-ASEAN rapat membahas strategi mengurangi kemiskinan imbas pandemi COVID-19.
Abdul Halim yang ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia menyampaikan Indonesia telah mengambil langkah dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan menuju pemulihan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19.
“Melalui pembangunan daerah pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, kita tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin serta terus membantu mereka keluar dari kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/20).
Menurut Abdul kemiskinan adalah masalah serius selama masa-masa sulit ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat kesenjangan komparatif yang semakin lebar antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan.
Data menunjukkan kemiskinan secara bertahap meningkat di daerah pedesaan selama bulan-bulan awal pandemi pada Maret 2020 dan diperkirakan akan meningkat karena kemerosotan ekonomi nasional. Dengan jumlah kasus dan angka kematian yang terus meningkat, masyarakat miskin di pedesaan akan semakin rentan terhadap pandemi.
Untuk memitigasi dampak COVID-19, kata dia, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui kebijakan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Selain itu, Indonesia telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka dengan tingkat rumah tangga miskin serta bekerja di sektor informal.
“Dana jaring pengaman sosial dialokasikan melalui beberapa program seperti program bantuan keuangan non tunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja , listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa dan bantuan tunai tanpa syarat,” ungkapnya.
Dia menuturkan saat ini Indonesia sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional di semua sektor. Program tersebut terdiri dari kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha serta lain-lain.
“Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian / lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap COVID-19.
“Di daerah pedesaan, Indonesia telah memulai program pemulihan ekonomi seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dari Kemendes PDTT, program masker wajah setengah miliar dari Kemendagri dan kebijakan terkait sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Perencanaan Nasional,” terangnya.
Sementara mengenai program Kemendes yakni Program PKTD, dia menjelaskan tujuannya untuk memberdayakan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan logistik pangan, perikanan, pertanian, restoran, wisata desa, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dan hasil pertanian untuk menghidupkan kembali perekonomian di pedesaan.
“Salah satu tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai aktor penggerak pembangunan pedesaan,” pungkasnya.(setneg/alam)
