Tes kejujuran tingkat dasar yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, menuai masalah. Bahkan, ditengarai terjadi pungutan liar. Padahal, dengan dilakukannya tes kejujuran diharapkan akan memperkuat pendidikan karakter.
Menurut pengakuan beberapa Kepala Sekolah SD di wilayah Kabupaten Malang, tes kejujuran tingkat Sekolah Dasar (SD) yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pesertanya dipungut biaya Rp. 7.500. uang tersebut dikumpulkan di UPT setempat.
Rencana tes kejujuran tersebut mendapat tanggapan serius dari LSM GGAA (Good Governance Activator Alliance), Sudarmo, hasil tes kejujuran pun jangan hanya sebatas menjadi dokumen saja tanpa adanya follow up dalam penanaman budi pekerti.”Pihak satuan pendidikan juga perlu mengkomunikasikan hasil tes tersebut kepada keluarga bagaimana seyogyanya terlibat aktif dalam penguatan karakter anak,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan pihak satuan pendidikan atau sekolah juga memperkuat mekanisme pendidikan karakter dan jangan hanya selesai pada pelaksanaan tes saja.”Ini hanya sekedar sebagai pencitraan? Harus ada komitmen dari satuan pendidikan dalam menumbuh kembangkan pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik,” tandasnya.
Pendidikan karakter, lanjut Sudarmo, dalam menumbuh kembangkan sikap dalam melawan korupsi, memang harus dilakukan sejak dini dan tes kejujuran diharapkan menjadi landasan instrumen yang komprehensif, jangan sampai ada kesalahan dalam membuat indikator yang mana akan mengakibatkan kesalahan dalam menganalisis hasilnya.
Menurut salah seorang sumber, Bambang, mengungkapkan, pertanyaan sederhana bisa dijadikan bahan, kenapa ada absen jika kita berikan BOP pada instansi.”Disini bisa dilihat dari maksud diberikan dan absen. Kok ada absen apa tidak ada embel-embel lain. Padahal semua serba digital, jika tidak ada embel-embel bisa dicek lewat digital, ini sekedar contoh,” ungkap Bambang.
Merebaknya tes kejujuran tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan, Dr. Rahmat Hardijono, ketika ditemui di kantornya merapatkan bawahannya (17/2/2020).
“Dari mana anggarannya dan siapa yang melaksanakan. Saya baru disini saya tidak ada kerjasama dengan siapa pun. Coba itu ditelusuri kapan kerjasama berakhir kerjasama kapan?” ungkap Rahmat Hardijono.
(Alamsyah/ Jono/ Pri)
