Terbitnya Perpres No 80 Tahun 2019 menjadi berkah kemajuan pembangunan Jawa Timur. Bagaimana tidak, dalam perpres tersebut ada 218 proyek strategis nasional yang akan dibangun di Jatim. Dengan nilai investasi mencapai Rp 292,4 trilliun.
Sebagaimana disebutkan dalam lampiran Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tersebut, ada sebanyak lima kawasan proyek yang akan direalisasikan di Jatim. Pertama ada kawasan Gerbangkertosusila. Di kawasan ini nantinya ada sebanyak 77 proyek yang akan dikerjakan. Dengan total nilai investasi proyek Rp 163,1 trilliun.
Kemudian juga proyek kawasan Madura dan Kepulauan, dengan total ada 26 titik proyek dengan nilai investasi Rp 12,98 trilliun. Lalu juga ada pengembangan kawasan Bromo Tengger Semeru yang memiliki sebanyak 47 proyek dengan nilai invastasi Rp 38,07 trilliun.
Kawasan Selingkar Ijen yang bakal dibangun sebanyak 24 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp 36,4 trilliun. Pengembangan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang bakal dibangun sebanyak 44 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 41,84 triilun.
Dari total 218 proyek PSN tersebut yang mendapatkan pendanaan dari APBN ada sebanyak 108 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 41,84 trilliun, kemudian APBN/APBD ada sebanyak 1 proyek dengan total Rp 45,8 trilliun.
Sektor BUMN/BUMD juga akan terlibat dalam skema pembiayaan untuk 19 proyek dengan nilai investasi Rp 67,6 trlliun. Sisanya yaitu sebesar 72 proyek dengan total investasi Rp 136,1 trilliun akan dilakukan dengan sistem KPBU. Serta yang terakhir dari sector swasta juga akan turut andil untuk menangani sebanyak 17 proyek dengan nilai investasi Rp 46,7 trilliun.
“Klusternya ada Gerbangkertasusila, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dan Bromo Tengger Semeru. Tidak berarti di luar itu tidak terjangkau. Di luar itu juga ada proyek yang sudah sangat spesifik misalnya tol Tuban-Manyar. Kira-kira butuh Rp 14,8 trilliun. Persambungan koneksitas antar daerah yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi juga masuk dalam perpres ini,” jelas Khofifah.
Lebih lanjut, dikatakan Khofifah, pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian telah mengkonfirmasi bahwa ada banyak pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi di Jawa Timur. Seperti untuk proyek angkutan massal yang terintegrasi di Gerbangkertasusila.
“Tinggal nanti kita buat detail plannya bersama- sama, ini butuh disiapkan terms of reference (TOR) dengan tim besar. Timnya tidak hanya dari provinsi tapi juga dari pusat. Karena ini kan banyak ada 218 proyek, kita urai mana yang kita prioritaskan dimulai tahun 2020, maka itulah yang TOR-nya harus disegerakan. Saya rasa untuk melaksanakan mandat ini kita harus bangun sangat banyak partnership di Jawa Timur yang bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, sesuai mandat perpres ini,” tegasnya.
Padatnya pembangunan, guna mempercepat perekonomian Jatim ini langsung direspon cepat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Oleh sebab itu, Dia mengundang bupati dan wali kota se Jawa Timur, stake holder, dan pihak terkait dengan narasumber dari Deputi bidang perekonomian Sekretaris Kabinet Satya Bhakti Parikesit dan Deputi bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, untuk memberikan penjelasan tentang proyek-proyek strategis nasional tersebut.
“Tentu terbitnya Perpres No 80 Tahun 2019 ini adalah berkah bagi seluruh warga Jawa Timur. Kami akan berikhtiar semaksimal mungkin agar mandat Perpres ini dapat segera kami laksanakan. Tentu harapan berikutnya adalah akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang akhirnya akan mempercepat proses penyejahteraan masyarakat Jawa Timur. Maka kita akan segera membentuk Provincial Project Management Office (PPMO) untuk menentukan proyek mana yang akan segera kita prioritaskan dimulai perencanaannya di tahun 2020,” pungkasnya.
Sosialisasi Perpres No 80 Tahun 201, guna mempercepat pembangunan Jatim ini dilaksanakan di hotel Marriot , Surabaya pada hari Selasa (17/12). Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya penuh dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu, perlu ada strong partnership dari semua pihak guna mencapai realisasi yang diharapkan.
Mulai lembaga perbankkan, dunia usaha dan industri, sinergitas secara vertikal dengan pemerintah pusat dan pemkab/pemkot maupun secara horisontal dengan akademisi dan elemen strategis lainnya. Haris
