Di akhir tahun 2019. Puncak pimpinan jatim kali ini benar-benar ingin mewujudkan percepatan pembangunan dan komitmen untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Tidak heran jika Khofifah Indar Parawansa, Gubenur Jawa Timur beberapa kali mendapatkan penghargaan. Seperti kemarin di Jakarta, Selasa (10/12) Khofifah menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (Kemen PAN RB).Bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/pemda Khofifah menerima penghargaan tersebut
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin didampingi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo. Khofifah dinilai komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, transparan dan berhasil membangun zona integritas secara massif, sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan yang sekaligus merupakan pemprov penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental. Karena, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya meraih penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tahun 2019,
“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terimakasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik,” terang Khofifah.
Sedikitnya, enam unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yakni masing-masing UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim. Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.
Nantinya enam unit kerja yang meraih WBK tersebut akan dijadikan contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim. Khofifah yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Pemprov Jatim, akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jawa Timur.
Penghargaan Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan
Setelah meraih Pemimpin Perubahan oleh KemenPAN RB. Di hari yang sama, orang nomer satu di Jawa Timur ini mendapatkan penghargaan Pengembangan Hilirisasi dan Kewirausahaan Bidang Perkebunan dari Kementerian Pertanian RI. Penghargaan tersebut diserahkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, Karyadi yang mewakili Gubernur Jatim saat Peringatan Hari Perkebunan ke-62 Tahun 2019 di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian, Malang.
Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Jatim dan Gubernur Sulawesi Barat. Lantaran, Pemprov Jatim menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang mampu memberikan dukungan pendanaan pada kelompok tani perkebunan. Dukungan pendanaan dengan memanfaatkan dana bergulir sebesar hampirRp. 40 Miliar. Selain itu juga di fasilitasi bantuan alat-alat pengolahan untuk mewujudkan Jatim Agro khususnya bagi kelompok tani kopi dan kakao.
Atas apresiai penghargaan ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan bangganya. ini menjadi bagian dalam program Nawa Bhakti Satyayakni Jatim Agro melalui program Petik, Olah, Kemas, Jual. Karena, untuk memperkuat industry olahan makanan dan minuman di Jawa Timur saat ini, tengah dikembangkan berbagai kluster agar mempermudah pembinaan dan pengembangan. Pemprov juga bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) untuk memberikan layanan di lima badan kordinator wilayah (BAKORWIL) di Jatim yaitu di Pamekasan, Bojonegoro, Jember, Malang dan Madiun.
“Ini menjadi ikhtiar dan komitmen kami dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku industry hilir sector perkebunan di Jatim. Semoga ini menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan program-program yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para pekebun dan industry olahan sector perkebunan,” jelasnya, di Jakarta, Rabu (11/12).
Jawa Timur memiliki berbagai keunggulan industry olahan makan dan minuman khususnya yang bersumber dari sector perkebunan misalnya cokelat dengan berbagai varian industry hilirnya, kopi dengan berbagai varian rasa dan kemasannya dan sebagainya. Oleh sebab itu pemerintahan Jawa Timur memberikan layanan untuk mendekatkan antara industry makanan dengabn badan POM terkait makanan dan minuman. Juga berbagai ramuan tradisional Madura agar dapat izin edar. HARIS
