High Level Meeting TPID dan TP2DD se- Jatim Tahun 2026
▪︎ SURABAYA – POSMONEWS.com,-
Bupati Malang Drs. HM Sanusi, MM menghadiri Hight Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Provinsi Jawa Timur tahun 2026 berlokasikan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/2) siang.
Turut hadir mendampingi Bupati Malang diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang.
High Level Meeting TPID dan TP2D se Jawa Timur dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta kehadiran Bupati Malang beserta kepala daerah se Jawa Timur dalam rangka wujud komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan Serta Kesejahteraan Masyarakat.
Gubernur Jawa Timur menyoroti pentingnya sinergi antara Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi tim ini menjadi fondasi dalam pengendalian inflasi, stabilitas harga, serta percepatan transformasi digital hingga ke tingkat daerah.
“Pengendalian inflasi merupakan momentum untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, karena daya beli masyarakat memegang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya optimalisasi produk pangan lokal, termasuk pada sektor perikanan dan peternakan. Ia meminta agar daerah tidak bergantung pada impor ikan seperti dori karena banyak alternatif lokal yang mampu memenuhi kebutuhan.
“Mari kita optimalkan produk pangan lokal dalam sektor perikanan dan peternakan guna mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam konteks memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis,” jelas Gubernur Jatim.
Selanjutnya Gubernur Jatim juga menekankan kepada Kepala Daerah guna melaksanakan pendalaman monitoring harga dan pasokan secara real-time, penguatan koordinasi antara daerah produsen dan konsumen, serta percepatan integrasi layanan digital untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kepala Daerah bersama tim wajib untuk turun secara langsung memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga di pasaran,” tandas Gubernur Jatim. (Yus/AHM)