Kementerian PU Targetkan 1.000 Lokasi Pembangunan Fisik SPPG
▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Kerjasama strategis antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi terjalin mewujudkan pembangunan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi tulang punggung infrastruktur untuk menyukseskan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat.
Sinergi antarlembaga ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, kemarin.
Langkah ini menandai dimulainya sebuah proyek pembangunan infrastruktur sosial berskala masif, dengan Kementerian PU sebagai eksekutor pembangunan fisik dan BGN sebagai penentu lokasi strategis.
Kementerian Pekerjaan Umum targetkan pembangunan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 1.000 lokasi untuk tahap awal.
Kolaborasi Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menandai kerja sama proyek pembangunan infrastruktur sosial berskala masif, dengan Kementerian PU sebagai eksekutor pembangunan fisik dan BGN sebagai penentu lokasi strategis.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa proyek ini akan mengadopsi model kerja yang terbukti efektif dari program sebelumnya.
“Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan Sekolah Rakyat (SR). Saya sudah instruksikan kepada tim di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama,” kata Menteri Dody dalam keterangannya.
Pendekatan tersebut, menurut Menteri Dody, mencakup koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah untuk percepatan penyediaan lahan.
“Target kita adalah 1.000 lokasi (tahap awal), dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu,” ujar Menteri PU Dody.
Kepala BGN, Dadan Hidayana, memaparkan bahwa kolaborasi ini sangat krusial untuk menutup kesenjangan yang ada. Saat ini, dari 3.233 SPPG yang telah melayani 8,2 juta jiwa, masih terdapat 12 kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas serupa.
“Dengan bantuan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai,” kata Dadan.
BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di kawasan aglomerasi dan 6.000 unit lainnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Angka ini diperlukan untuk melayani target penerima manfaat program MBG yang diproyeksikan mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember mendatang.
Kementerian PU telah mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 untuk mengakselerasi proyek besar ini. Regulasi ini berisi tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang mencakup desain modular dan konvensional. Adanya standardisasi desain ini diharapkan dapat memangkas waktu perencanaan dan perizinan secara signifikan di daerah.▪︎[FEND]
