▪︎Dialokasikan Dukung Pembangunan IKN dan Papua
▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/24) kemarin, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan tidak ada tambahan anggaran baru untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) maupun kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI lainnya pada tahun 2025.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024, Kementerian PUPR mendapatkan total anggaran sebesar Rp 116,22 triliun untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 110,95 triliun dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara Rp 5,27 triliun dipindahkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Lasarus menyampaikan, surat dari Menteri PU, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait alokasi anggaran sudah diterima sejak September hingga November 2024. Namun, berdasarkan hasil rapat internal, DPR memastikan tidak ada tambahan anggaran baru yang disahkan.
“Anggaran yang disampaikan hari ini adalah pembagian dari alokasi yang telah disahkan sebelumnya. Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh Kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting untuk kami sampaikan, supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini, sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan sudah kita bahas,” tegas Lasarus dalam Raker.
Adapun dari total anggaran Kementerian PU Tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo merinci alokasi anggaran tersebut dibagi untuk berbagai Direktorat di bawah Kementerian PU, diantaranya:
1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air: Rp 38,42 triliun.
2. Direktorat Jenderal Bina Marga: Rp 37,31 triliun.
3. Direktorat Jenderal Cipta Karya: Rp 11,52 triliun.
4. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis: Rp 21,85 triliun.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Menteri Dody menjelaskan, tambahan anggaran pada 2025 salah satunya bakal dialokasikan untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga dukungan daerah otonom baru (DOB) Papua.
“Untuk tahun 2025 sendiri sebetulnya kami berniat untuk mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun antara lain untuk dukungan pada IKN dan Papua karena ada pemekaran provinsi di sana,” kata Dody dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/24) kemarin.
Dalam paparannya dirinci bahwa Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk dukungan IKN. Di mana sebesar Rp 9,9 triliun bakal digunakan mendukung pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan Jalan Tol Akses IKN, serta mendukung duplikasi Jembatan Pulau Balan Bentang Pendek II.
Selanjutnya, sebesar Rp 4,96 triliun bakal rencananya digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sanitasi, Gedung Kantor Pemerintahan, Kantor Kemenhan, Polri, BIN di IKN.
Sementara itu, dukungan untuk DOB Papua dianggarkan sebesar Rp 4 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 845 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan nasional dan jalan akses nasional, sedangkan sebesar Rp 3,15 rencananya bakal digunakan untuk pembangunan gedung DPRD, MPR dan Gubernur.
Kemudian, tambahan anggaran itu juga rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan inpres sebesar Rp28,55 triliun. Alokasinya bakal digunakan untuk realisasi inpres percepatan penyediaan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional sebesar Rp 7,36 triliun.
Selanjutnya dukungan pelaksanaan inpres juga bakal dialokasikan untuk implementasi Inpres Jalan Daerah (IJD) Rp 15,07 triliun dan Inpres percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik (Amal) sebesar Rp 118,43 miliar.
Terakhir, sebesar Rp 13,18 triliun bakal dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya. Mulai dari pembangunan jalan tol, SPAM, sanitasi hingga bendungan.▪︎[FEND]
