Mantan Menteri Basuki Bantu Siapkan Pemisahan KemenPUPR
▪︎JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dibantu Menteri PUPR era Presiden Jokowi.
Basuki Hadimuljono beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.
“Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya ‘mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian’. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan,” kata Fahri di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.
Terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan juga akan diarahkan oleh Basuki.
“Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan,” imbuhnya.
Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Menteri Pekerjaan Umum dijabat Doddy Hanggodo dengan wakil menteri Diana Kusumastuti. Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijabat Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.
▪︎Pak Bas Pimpin OIKN
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, baru saja melepas status Menteri PUPR. Kini, Basuki bakal melanjutkan kepemimpinannya di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pak Bas sapaan akrab Basuki Hadimuljono yang sebelumnya juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN mengungkapkan, ia akan menjadi pejabat definitif Kepala Otorita IKN.
“Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang (surat keterangan pejabat definitif) diurus oleh bapak-bapak Setneg,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Senin (21/10) malam.
Pak Bas menuturkan, SK tersebut akan diterbitkan secepatnya. Sayangnya, dia belum bisa memastikan keluarnya SK untuk mengisi pos Kepala OIKN tersebut.
Namun dia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan proyek sebesar Rp 466 triliun itu. Dia bilang, pembangunan IKN ke depan berfokus untuk gedung parlemen.
“Dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR,” tuturnya.▪︎[FEND]
