▪︎KemenPUPR Bakal Kucurkan Dana Rp 287 Miliar
▪︎JATIM – POSMONEWS.com,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Diektorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, terus melakukan program penanganan infrastruktur pengendalian semburan lumpur panas Sidoarjo alias Lumpur Lapindo di Jawa Timur.
Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, T. Maksal Saputra, mengatakan program penanganan infrastruktur terus dilanjutkan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak.
“Perhatian pemerintah tidak berkurang, tetap menjadi prioritas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo,” kata Maksal, dalam keterangan tertulis.
Maksal mengatakan, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 287 miliar untuk kegiatan utama penanganan Lumpur Lapindo. Rinciannya antara lain untuk pengaliran lumpur ke Kali Porong kurang lebih mencapai 20 juta kubik per tahun, peningkatan tanggul penahan lumpur per tahun yang kini telah mencapai lebih dari 2 km, serta pembangunan 10 embung secara bertahap.
“Tanggul tipe urugan homogen dengan panjang 11 kilometer (km), lebar puncak tanggul mencapai 5 meter, dan luas waduknya mencapai 5.557,848 m2 (557,7 hektare). Selain itu, tanggul tersebut memiliki kapasitas tampung 44.622.788 m2,” ujarnya.
Lebih lanjut Maksal menambahkan, dalam rencana pengembangan wilayah Kementerian PUPR melalui PPLS, kawasan yang sudah dibebaskan dari endapan lumpur akan dijadikan sebagai kawasan geowisata.
“Tujuannya yaitu, menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat setempat, pengembangan ekonomi daerah sekitar, sebagai upaya konservasi dan edukasi,” terangnya.
Kawasan geowisata ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa zona yaitu, zona anjungan pusat semburan, zona museum lumpur Sidoarjo, zona green house dan autbond, zona embrio museum, zona pemanfaatan lumpur, zona sport, zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), zona kolam tampung dan konservasi fauna, dan zona RTH perairan.▪︎[FEND]
