▪︎MALANG – POSMONEWS.COM,-
Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM. berkunjung ke SMPN 4 Kepanjen untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (23/2) sore.
Bupati H. M, Sanusi didampingi sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ingin bertemu dan mengajak ngobrol para siswa di ruang kelas dan para warga sekolah setempat.
Tepatnya, pasca kabar ratusan siswa SMPN 4 Kepanjen sempat bersuara menyampaikan aspirasinya di halaman sekolah SMPN 4 yang berada di wilayah Kepanjen tersebut pada hari Senin (19/2) lalu.
Beberapa aspirasi disampaikan para siswa dalam demo yang langsung direspon cepat Bupati Malang dengan menurunkan Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk menindak-lanjuti.
Diantaranya, para siswa menuntut agar Kepala Sekolah SMPN 4 Kepanjen Sujoko Purnomo, S. Pd., M. Pd mundur dari jabatannya. Ada juga dari siswa yang menempelkan tulisan-tulisan yang berisikan kangen akan suasana SPANEGA sebelumnya karena mereka merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang terjadi saat ini.
Mereka juga mempertanyakan transparansi terkait uang iuran siswa 250 ribu perbulan dan pemandangan jam kosong yang kerap terjadi dalam PBM (Proses Belajar Mengajar) pada kegiatan estrakuler Digital lantaran tak ada gurunya.
”Anak-anak ini hanya ingin diperhatikan, ingin pendidikannya itu lebih baik, Ingin pengajarnya lebih profesional. Ke depannya kepala sekolah harus mampu memanajemen dengan harus melihat proses belajar mengajarnya, utamanya agar interaksi antara murid dan gurunya agar lebih efektif. Jadi anak-anak maunya itu bagus karena belajar di kelas itu seumur hidup hanya sekali, sehingga harapannya jam kosong itu tidak akan terulang lagi,” jelas Bupati Malang usai melakukan sidak dengan bertemu siswa kelas 7, 8, dan 9 serta sejumlah guru di ruang kelas.
Selain itu, Bupati Malang menjelaskan, untuk perihal pembiayaan kegiatan extrakurikuler itu semuanya sama karena guru eskul mata pelajaran digitalnya itu harus mengambil atau didatangkan dari luar.
Sehingga, mereka tiap datang ke sekolah itu harus dibayar oleh sekolah hingga akhirnya harus ada tambahan biaya untuk honornya para guru yang mengajar kelas digital.
Dalam kesempatan ini, Bupati juga merespon hangat aksi para siswa yang berani menyampaikan aspirasinya di depan sekolah.
”Itu merupakan keberanian anak-anak dalam mengutarakan kehendaknya dengan baik dan itu bekal bagi mereka ke depannya untuk berani menyampaikan kepentingan dan kemauannya dengan cara benar. Kemarin cara menyalurkannya, kalau bisa dikatakan hal itu sebagai demo ya demo. Dan itu juga termasuk sebatas menyampaikan aspirasi secara langsung oleh anak-anak. Setelah kejadian kemarin langsung ada perbaikan, kelas yang kosong sudah tidak lagi kosong, proses kegiatan PBM juga sudah lebih efektif. Namun kepala sekolah dan Diknas terus harus ada pengawasan, sehingga PBM nya bisa berjalan efektif. Tentunya hasil dari kajian dan investigasi inspektorat kabupaten Malang tetap akan diturunkan dan nanti akan ada rekomendasi,” tegas Bupati Malang.▪︎[AHM/Dwi]
#prokopim
