▪︎JAKARTA – POSMONEWS.COM,-
Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh kawasan di Indonesia, termasuk kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Salah satunya Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepulauan Talaud sendiri merupakan kawasan terluar RI berbatasan langsung dengan Filipina. Adapun untuk penataan infrastruktur dasar di sana sejak 2015 hingga 2023, menelan biaya investasi Rp 122,7 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan infrastruktur punya dua peran utama. Pertama infrastruktur ekonomi sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan wilayah, seperti jalan tol, energi, dan bendungan.
Kedua, infrastruktur sosial sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan gantung, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
“Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” kata Basuki, dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti, mengatakan telah dilakukan berbagai kegiatan reguler dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar di Kepulauan Talaud, seperti pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, penataan kawasan, hingga pendidikan.
“Nilai investasi di Kepulauan Talaud untuk peningkatan infrastruktur air minum sebesar Rp 52 miliar, kemudian infrastruktur sanitasi sebesar Rp 30,2 miliar, penataan kawasan sebesar Rp 9,7 miliar dan pendidikan sebesar Rp 30,8 miliar. Sehingga totalnya sebesar Rp 122,7 miliar,” jelas Diana.
Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara. Pada tahun 2015 telah dilakukan pembangunan SPAM di ibukota kecamatan (IKK), yaitu di IKK Mangarang.
Selanjutnya, ada pula pengembangan dan optimalisasi SPAM di kawasan MBR, yaitu di IKK Melonguane dan IKK Beo.
“Dilanjutkan pada 2016 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan di IKK Mangarang dan IKK Beo Utara. Kemudian pada 2017 dilakukan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di IKK Beo Utara. Dan pada 2021 dilakukan Optimalisasi SPAM IKK Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud,” imbuhnya.
Sementara di Bidang Sanitasi, pada 2021 Kementerian PUPR juga telah melakukan Pembangunan TPA Sampah di Kepulauan Talaud. Lalu pada bidang penataan kawasan, tahun 2017 dilakukan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Khusus di kawasan Pulau Marampit, Kec. Nanusa, Kab. Kepulauan Talaud.
“Di bidang pendidikan, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah pada 2020 di Alude, Musi, Bantik, dan Makatara. Dilanjutkan pada 2021, dilakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kalongan, Tarun, Rainis, Dapalan, dan Nanusa. Total anggaran yang dialokasikan pada 2020 sebesar Rp 9,9 miliar dan pada 2021 sebesar Rp 18,3 miliar,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah juga mendorong aktivitas preservasi atau perbaikan jalan sepanjang 199 km di Kepulauan Talaud. Adapun total biaya penanganan jalan Lingkar Talaud pada 2015-2024 sebesar Rp 1,13 Triliun dan ditargetkan pada 2024 mendatang seluruh jalan di Lingkar Talaud sudah beraspal dengan tingkat kemantapan 94%.▪︎[FEND]
