▪︎LAMONGAN-POSMONEWS.COM,-
Mahasiswa dari gabungan GMNI, HMI dan IMM Lamongan akhirnya benar-benar turun ke jalan, menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Lamongan, Senin, (29/5/2023).
Dari pantauan media ini, puluhan mahasiswa gabungan yang didominasi Jaket Merah (GMNI, red) Lamongan ini menggelar aksi demonstrasi, sehari pasca puncak Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-454. Bahkan tersiar kabar sebelumnya, bahwa aktivis kampus di Lamongan akan berdemonstrasi saat acara Kirab Pataka dan Padamuan Agung. Namun karena sesuatu hal, aksi itu batal.
Akhirnya, Senin siang ini puluhan mahasiswa kota soto itu mewujudjan aksinya. Dengan titik kumpul Lamongan Sport Center (LSC) atau GOR, mereka menuju ke halaman Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.
Dengan membawa sejumlah bendera, spanduk dan poster yang berisi tuntutan. Mereka menggugat otoritas terkait dengan isu, HJL Ke-454 dan Kesengsaraan Rakyat Lamongan.
Di Gedung Rakyat yang telah dijaga aparat, mahasiswa berorasi dan ber keinginan untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur. Namun selah seorang anggota dewan menyampaikan bahwa sang pimpinan sedang berdinas rapat di luar kota.
Pendemo pun menunggu beberapa waktu, ternyata Ketua DPRD tidak kunjung muncul, hanya ada sekitar dua atau tiga dewan saja yang menemui puluhan mahasiswa itu sehingga menimbulkan kekecewaan.
“Inilah yang bisa kita lihat hari ini, nyatanya ketua DPRD Lamongan tidak mau menemui kita,” kata salah satu korlap aksi demonstrasi, Amir Mahfut, mengumandang.
Hal ini, membuat suasana demonstrasi pun sedikit emakin memanas. Mereka kemudian meminta kepada anggota dewan dan petugas kepolisian yang berjaga untuk membuka gerbang Gedung DPRD Lamongan dan membiarkan mereka masuk.
Permintaan mereka ditolak aparat, sehingga beberapa mahasiswa makin meradang bahkan ada yang mengumpat dengan kata tidak pantas. Ada pula yang berusaha membuka pintu masuk dan memanjat, namun berkat kesigapan aparat kepolisian, sehingga tidak terjadi aksi anarkis.
Mahasiswa peserta aksi itu akhirnya melakukan aksi tabur bunga di depan pintu gerbang gedung DPRD sebagai simbol matinya demokrasi wakil rakyat di DPRD Lamongan.
Usai menggelar teatrikal mahasiswa ini kembali berorasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan mereka, di antara : penghentian komersialisasi pendidikan, cabut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan berikan jaminan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Lamongan.
Juga dituntut penyelesaian tata ruang di Bengawan Jero terkait banjir tahunan, menggugat program Jamula, reformasi birokrasi kesehatan demi terpenuhinya pelayanan gratis tanpa diskriminasi di Lamongan, jaminan subsidi pupuk, bibit dan obat-obatan bagi petani Lamongan.
“Kami juga menuntut agar pemerintah mencabut dan membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” tambah orator dari peserta aksi demonstrasi itu.
Di sela-sela aksi salah seorang anggota DPRD Lamongan, Mahfud Shodik pun mewakili Dewan untuk menemui mahasiswa. Bersama aparat, ia nemperkenankan pendemo masuk ke halaman DPRD Lamongan.
Beberapa orang mahasiswa diajak oleh anggota DPRD Lamongan ini untuk bersama-sama masuk ke ruangan Ketua DPRD Lamongan dan mengeceknya.
“Kami mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kami akan menindaklanjuti semua tuntutan rekan-rekan mahasiswa ini,” tegasnya.
Hingga sore hari, pantauan media ini, masih melihat para mahasiswa kemudian secara berangsur-angsur membubarkan diri dan melanjutkan aksinya ke Gedung Pemkab Lamongan.▪︎(DANAR/ARIFIN)
