Berita

Perkuat Konektivitas dan Kepastian Hukum Pengelolaan Infrastruktur

▪︎ DPU Bina Marga Jatim Gelar Konsultasi Publik Penetapan Kelas Jalan

▪︎ SURABAYA — POSMONEWS.com,-
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur menggelar Konsultasi Publik Penetapan Kelas Jalan.

Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperkuat konektivitas dan kepastian hukum dalam rangka penyiapan menyambut pencanangan zero odol yang akan direncanakan oleh pemerintah Pusat pada Januari 2027 di wilayah Jawa Timur, bertempat di Ruang Rapat Utama, kemarin.

Kegiatan yang diikuti 170 perwakilan kepolisian, perhubungan, pekerjaan umum, serta pelaku transportasi dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota ini menjadi ruang dialog untuk menghimpun saran dan masukan dari berbagai stakeholder, mulai dari perangkat daerah hingga asosiasi terkait.

Penetapan kelas jalan yang terintegrasi dengan jaringan nasional memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengaturan dan Pengendalian Dinas PU Bina Marga Jatim, Krisna Murti Suryani, S.T., M.T., menyampaikan bahwa draft Penetapan Kelas Jalan telah selesai disusun. Namun pihaknya tetap membuka ruang masukan sebagai bagian dari penyempurnaan sebelum diajukan untuk proses legalisasi oleh Gubernur.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional Jawa Timur–Bali, Ir. I Gede Agus Punarta, S.T., M.T., menegaskan bahwa penetapan kelas jalan ini menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan, khususnya terhadap pelanggaran Over Dimension Over Load (ODOL).

Gede menambahkan, praktik ODOL masih menjadi tantangan bersama. Di satu sisi mungkin memberikan keuntungan bagi sektor industri, namun di sisi lain berdampak pada kerusakan jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta membebani anggaran pemeliharaan.

“Melalui penetapan kelas jalan yang tepat dan terintegrasi, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan Jawa Timur dapat bergerak menuju Zero ODOL demi keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur,” pungkasnya.▪︎(FEND)

Related Articles

Back to top button