▪︎LAMONGAN-POSMONEWS.COM,-
Peringatan keras kepada Developer yang mengabaikan kewajibannya dalam pemenuhan fasilitas umum (Fasum), salah satunya terkait kebutuhan air bersih pada user (konsumen), maja dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, M. Said Sutomo, mengatakan, pihaknya menanggapi adanya pengembang perumahan di Lamongan diduga abaikan kewajiban fasum yakni masalah air bersih.
Dijelaskan Said Sutomo, para developer perumahan dan apartemen yang mempunyai dokumen klausula baku yang tercantum didalam dokumen perjanjian mempunyai kewajiban menyesuaikan klausula baku tersebut dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18.
Jika belum disesuaikan dengan ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) s/d ayat (4), maka para pelaku usaha developer perumahan dan/atau apartemen dapat diduga melanggar UUPK dengan sanksi yang diatur di pasal 62 UUPK, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda Rp 2 miliar.
“Sanksinya memang cukup berat, kata dia, akan tetapi semua itu tergantung pada konsumennya, maunya bagaimana,” ungkap Said, Kamis (29/12).
Untuk membuktikan adanya pelanggaran oleh pelaku usahanya, kata dia,.bisa dilihat di brosur-brosur atau papan promosi ketika memasarkan perumahannya, dan bisa dilihat diperjanjian akta jual-beli perumahan.
Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa dibuktikan dengan adanya janji-janji via brosur, pamlet, baliho reklame sewaktu pemasaran, tapi tidak ditepati oleh pihak developer sesuai janji- janji dalam pemasarannya.
Said mengungkapkan, dalam akta jual-beli perumahan tersebut pemasangan fasilitas air bersih di rumah masing-masing itu pengadaannya menjadi tanggung jawab pihak siapa. Menjadi tanggung pemilik rumah atau menjadi tanggung jawab pelaku usaha perumahan.
Lanjutnya, setelah ditemukan adanya pelanggaran tersebut, maka konsumen berhak melakukan tuntutan kepada pelaku usaha dengan cara upaya hukum gugatan ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau langsung melakukan gugatan ke pengadilan setempat.
Gugatan itu, tutur Said, bisa dilakukan sendiri oleh masing-masing konsumen, juga bisa dilakukan secara berkelompok, atau menguasakan gugatannya via pengacara atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
Oleh karena itu, YLPK Jatim selalu memberikan keberdayaan juga mengimbau kepada masyarakat atau konsumen pada waktu pra transaksi, konsumen harus bersikap teliti sebelum membeli dan waspada sebelum terperdaya.
Termasuk, lanjut Said, dalam pembelian apartemen banyak sekali warga atau konsumen yang terperdaya dengan Pemberi Harapan Palsu (PHP) oleh para pelaku usaha apartemen, terutama yang di kota-kota besar.
Ditambahkan, berdasarkan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Padal 46 ayat (1) yang menegaskan, bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh, pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
Ketiga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas.
Bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
“Keempat, pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit,” tandas Said Sutomo.
Sebelumnya diberitakan, pengembang perumahan (developer) di Lamongan, sebut saja TAR yang diduga kuat mengabaikan kewajibannya pemenuhan kebutuhan air bersih.
Warga yang sudah menempati perumahan tersebut terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra membuat sumur resapan dengan biaya cukup tinggi.
Sementara pihak pengembang perumahan (developer) saat dikonfirmasi oleh media dan hingga sampai berita ini ditayangkan.
Pihaknya belum memberikan penjelasan berkaitan dengan dugaan mengabaikan kewajiban pemenuhan fasilitas umum (fasum), salah satunya terkait kebutuhan air bersih pada user (konsumen).▪︎[DANAR SP]
