▪︎JAKARTA-POSMONEWS.COM,-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 98,21 triliun tahun 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal ini sesuai dengan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri Keuangan tanggal 18 April.
Angka ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan usulan pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebesar Rp 159,62 triliun.
“Ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 98,21 triliun,” katanya.
Dalam paparannya Basuki menyebut untuk Direktorat Bina Marga sebesar Rp 35,89 triliun dengan rincian infrastruktur jalan Rp 22,4 triliun, jembatan Rp 4,7 triliun, peningkatan aksesibilitas underpass terowongan Rp 460 miliar, peningkatan 15 km jalan bebas hambatan Rp 2,5 triliun dan preservasi rutin dan revitalisasi jalan hingga jembatan Rp 7,7 triliun.
Bina Marga akan menggunakan alokasi anggaran untuk jalan tol Serang Panimbang dan Jalan Tol Semarang-Demak. Kemudian program prioritas lain seperti pembangunan jalan sepanjang 303,6 km dan pembangunan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km.
Kemudian untuk Direktorat Cipta Karya Rp 14,25 triliun dengan rincian untuk air minum Rp 3,5 triliun, sanitasi Rp 3,2 triliun, penataan kawasan permukiman Rp 1,28 triliun, bangunan gedung Rp 1,6 triliun, sarana pendidikan Rp 3,06 triliun, sarana olahraga dan pasar Rp 330 miliar.
Direktorat Perumahan Rp 5,94 triliun terdiri dari pembangunan rusun Rp 1,9 triliun, rumah khusus Rp 400 miliar, rumah swadaya Rp 2,72 triliun, rumah umum dan komersial Rp 400 miliar serta dukungan manajemen Rp 520 miliar.
Selanjutnya untuk Direktorat Sumber Daya Air mendapatkan alokasi Rp 35,89 triliun digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hektare, pembangunan pengendali banjir 41 km dan pembangunan prasarana air baku berkapasitas 2,5 m3 per detik.
Kemudian untuk Bina Konstruksi sebesar Rp 530 miliar dan keperluan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan badan lain adalah Rp 1,33 triliun.
“Seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada 2024, ini jadi pegangan kami dalam menyusun program 2023 dan 2024,” tambah Menteri Basuki.**(fend)
