▪︎JAKARTA–POSMONEWS.COM,-
Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia melanjutkan ekspansi bahkan meningkat ke level 51,9 pada bulan April 2022 dari level 51,3 pada bulan Maret 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan peningkatan PMI Manufaktur menunjukkan bahwa efektivitas bauran kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta kecepatan vaksinasi yang semakin baik mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas.
“Peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh dunia bisnis. Bersama dengan penguatan ekspor, penguatan sektor manufaktur ini diharapkan dapat mendukung semakin solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022,” ungkap Febrio dalam rilisnya, Rabu (04/05).
Keberlanjutan pemulihan ekonomi diharapkan dapat terus terjaga didukung oleh penguatan permintaan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idulfitri sejalan dengan kebijakan cuti bersama dan mudik lebaran. Sementara itu, di tengah konflik geopolitik yang tengah terjadi, permintaan ekspor atas produk manufaktur Indonesia, khususnya produk berbasis komoditas, meningkat di bulan April.
Untuk itu, pelaku usaha terus meningkatkan kapasitas produksinya dengan terus membuka lapangan kerja baru dan menambah persediaan. Pembukaan lapangan kerja tercatat berada pada indeks tertinggi sepanjang sejarah, setidaknya dalam 11 tahun terakhir.
Selain itu, pembelian pasokan juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi yang diprediksi masih terus bertahan di masa pemulihan ekonomi. Tren ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga efek pengganda dari pemulihan sektor manufaktur kepada perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan inklusif.
Pelaku usaha industri manufaktur Indonesia optimis dengan laju ekspansi ke depan. Penguatan konsumsi masyarakat serta permintaan ekspor diharapkan tetap berada pada tren positif meski dihadapkan pada risiko tekanan harga yang meningkat.
“Agar keberlanjutan penguatan konsumsi dan produksi tetap terjaga di tengah tekanan harga, Pemerintah hadir baik melalui intervensi harga dan non-harga seperti dalam bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta koordinasi yang kuat antar lembaga untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan masyarakat,” pungkas Febrio. (dep/febr/alam)
