Pemerintah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun di tahun 2022. Proyek infrastruktur ini di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan usulan anggaran kementeriannya di 2022 mencapai Rp 32,9 triliun, sedangkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 21,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan yang dibawa Kemenhub sesuai RPJMN dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional.
“Prioritas dari pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari program RPJMN. Melaksanakan KPI penting seperti menyelesaikan Patimban, menyelesaikan kereta api Makassar-Pare Pare, memaksimalkan operasional Kertajati, melakukan peningkatan Kuala Tanjung dan pembangunan Pelabuhan New Ambon dan New Palembang Tanjung Carat,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang disiarkan langsung melalui YouTube.
Selain itu, proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Kemenhub juga melibatkan kemudahan akses bagi daerah terpencil. Salah satunya dengan menambah Tol Laut di Papua ke NTT.
“Melanjutkan program membuka aksesibilitas daerah terpencil. Jadi ke daerah Papua dan NTT secara khusus kami tambahkan Tol Laut supaya beras yang dari Merauke itu bisa di sebar ke NTT,” ujarnya.
Kementerian PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, di tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tujuh Prioritas Nasional (PN), salah satu prioritasnya yakni meneruskan pembangunan infrastruktur terutama untuk infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat.
Berbeda dengan Kemenhub, Kementerian PUPR mendapatkan rencana pagu anggaran sebesar Rp 100,59 triliun, meliputi belanja operasional pegawai Rp 3,31 triliun, belanja operasional barang Rp 2,51 triliun, anggaran pendidikan Rp 4,59 triliun, belanja non operasional Rp 90,40 triliun.
“Dari pagu anggaran Rp 100,59 triliun dialokasikan untuk masing sektor yang dicerminkan unit organisasi. Dirjen SDA Rp 41,23 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 39,70 triliun. Ini usulan, dalam RDP pasti akan dibahas. Kemudian Dirjen Cipta Karya Rp 12,51 triliun, dan Dirjen Perumahan Rp 5 triliun,” kata Basuki.
Dia mengatakan, ke depan program pembangunan perumahan dilakukan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan perumahan dengan sarana prasarana permukiman.
“Artinya, kami sudah rapat dengan Mendes di bawah pimpinan Wapres terutama tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting,” ujarnya.
Dia mengatakan, berdasarkan kajian Menko PMK, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan bansos saja namun harus dengan pemberdayaan terkait penyediaan sarana dasar perumahan, air minum, air bersih dan sanitasi.
“Nah itu yang ditugaskan pada kami. Untuk itu saya mohon izin pada saat RDP di dapil-dapil ada kawasan kantong kemiskinan, yang 10 juta keluarga sangat miskin. Lokasinya tolong jangan nyebar, bisa difokuskan satu kawasan,” tuturnya.
Sementara itu, PUPR pun akan melanjutkan beberapa proyek infrastruktur yang masih akan berlanjut misalnya pembangunan 37 bendungan di seluruh Indonesia, pembangunan 239 km jalan, dan pembangunan di sektor perumahan.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 Disetujui Komisi V DPR RI, Dukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Rencana Kerja
Rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam RAPBN TA 2022 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 100,59 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR lainnya pada Senin, (6/9/2021) lalu.
“Sesuai dengan hasil rangkaian raker dan RDP yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp100,59 triliun,” kata Menteri Basuki.
Program kerja Kementerian PUPR Tahun 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN).
Melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp 100,59 triliun yang meliputi Belanja Operasional Pegawai (Rp3,12 triliun), Belanja Operasional Barang (Rp2,51 triliun), Anggaran Pendidikan (Rp4,56 triliun), dan Belanja Non-Operasional (Rp90,40 triliun).
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 41,23 triliun, konektivitas sebesar Rp 39,70 triliun, permukiman sebesar Rp 12,15 triliun, perumahan sebesar Rp 5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 2,15 triliun.
Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp 28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13,91 triliun. Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.
“Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan RKA-KL tahun 2022 dengan beberapa catatan yang akan kami tindaklanjuti, yaitu tentang prioritas program padat karya dan pengawasannya, serta hasil-hasil kunjungan kerja. Mungkin tidak semua usulan bisa kami tindaklanjuti karena keterbatasan desain kriteria maupun anggaran yang ada, namun kami tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan semua usulan yang ada terutama pada tahun 2022-2023 ini,” tutur Menteri Basuki.
Setelah disetujui oleh Komisi V DPR, maka rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang.
Turut hadir dalam Raker antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi,dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Sementara turut mendampingi Menteri Basuki dalam rapat tersebut, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Iskandar, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Edi Juarsyah, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono.**(fend)
