Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Nganjuk, NRH dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Minggu, 9 Mei 2021. Penangkapan diduga karena suap beli jabatan di pemerintahan kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.
“Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (10/5/21).
Adapun NRH merupakan Bupati Nganjuk periode masa jabatan 2018-2023. yang berpasangan Marhaen Djumadi berhasil menjadi pemenang Pilbup Nganjuk 2018 dengan mengantongi 303.195 suara. Keduanya diusung oleh PDIP, PKB dan Partai Hanura.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria kelahiran Nganjuk, 2 April 1980 itu merupakan lulusan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar pada 2005. Kemudian, NRH melanjutkan pendidikan magister dengan mengambil Studi Magister Manajemen di Universitas Islam Kadiri pada 2006.
Sebelum menjadi kepala daerah, dia tercatat pernah menduduki jabatan tinggi di perusahaan bidang properti hingga sawit. Selain menjadi Bupati Nganjuk, NRH juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jaww Timur 2021-2026.
Kendati begitu, DPP PKB membantah bahwa NRH adalah kadernya. PKB pun berharap tidak lagi disebut dan dikaitkan dengan penangkapan Bupati Nganjuk oleh KPK.
“Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk NRH tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” ujar Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim dalam keterangannya, Senin (10/5/21).
Bupati Muda Relegius
Dikutip dari situs eks Menteri BUMN Dahlan Iskan, www.disway.id, Novi digambar sebagai sosok Bupati Muda yang relegius, dan juga sukses di dunia bisnis. Dia disebut mempunyai 36 perusahaan, yang semua dirintis sejak masih duduk di bangku SMA.
NRH dikenal cukup aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Real Estate Indonesia Kediri sejak 2010 hingga 2015. Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara di PBI Kediri.
Sebelum menjabat Bupati Nganjuk, karier NRH cukup moncer sebagai pengusaha. Dia tercatat pernah menjadi Kepala Wilayah KSP Tunas Artha Mandiri Jawa Timur (2003-2005); Direktur HRD KSP Tunas Artha Mandiri (2005-2007); Direktur Utama Tunas Artha Mandiri (2007-2016).
Tak hanya itu, NRH juga pernah menjabat sebagai Komisaris Bidang Pengembangan Bisnis PT Tunas Terafulk Line (2010-2018); Ketua Umum KSU Kembang Wijaya Kusuma (2008-2018); Komisaris Utama PT Putra Mandiri Real Estate (2008-2018); Komisaris Utama PT Putra Mandiri Plastik (2008-2018); Komisaris Utama PT Putra Mandiri Sawit (2011-2018); serta Direktur Utama PT Putra Mandiri Jaya (2006-2018).
Sebagai informasi, KPK mengamankan sejumlah uang saat menangkap Bupati Nganjuk. Tim KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status NoRH.
**(sol)
