Sidoarjo-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama Mapolda Jatim, berhasil mengamankan Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo bersama beberapa pejabat lainnya. Diduga yang ikut terjaring adalah Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono, Ajudan Protokoler Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Budiman, dan Ajudan Pribadi, Novi.
Mereka terjaring oprasi tertangkap tangan (OTT), setelah 4 petugas KPK berbaju preman (tidak pakai rompi KPK) melakukan penggeledahan di dalam Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang tak lain ruang kerja Bupati, dan rumah Bupati sekitar pukul 22.00, Selasa (7/1).
Ketiga orang tersebut sempat dibawa masuk ke ruang kerja Bupati. Petugas KPK saat itu juga menemukan barang bukti. Kasus ini diduga terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
KPK Kerja sama dengan Polda Jatim. Untuk Pemeriksaan awal dilaksanakan di Polda Jatim. KPK mengamankan Kepala Daerah dan beberapa pejabat lain di Kabupaten Sidoarjo ini,” ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta.
Buntut tertangkapnya (OTT) Bupati dan pejabat di wilayah Sidoarjo, Ketua LSM Goverment Watch Indonesia (GWI) atau yang lebih akrab di sebut Goverment Watch, Renaldi Arista atau biasa disapa Rere angkat bicara. Dia menyatakan Kegembiraannya atas Operasi Tangkap Tangan KPK dan Polda Jatim kepada pimpinan tertinggi Kabupaten Sidoarjo bersama pejabatnya.
“Saya turut gembira mas, ini moment bersejarah. Saya juga mengaspresiasi atas Kinerja OTT KPK dan Polda Jatim di Sidoarjo. Harusnya sejak dulu, karna sudah terlalu banyak dan lama kebobrokan akar-akar busuk di pemerintahan Bupati Saiful dibiarkan. Apalagi khususnya di hal Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa,” jelas Rere.
Lebih lanjut Rere memaparkan, berdasarkan Data dan hasil penelusuran LSM GW di Sidoarjo, ada permainan oknum-oknum mafia pengadaan barang dan jasa di ULP (Unit Lelang Pengadaan)/LPSE/BLP dan Dinas sudah menjadi hal yang umum. Khususnya oknum-oknum mafia baik rekanan, maupun oknum pejabat, yang menikmati “Tetesan Madu” dari Kebobrokan di sektor pengadaan barang dan jasa Pemkab Sidoarjo.
“Silahkan dicek mas dengan seksama, proyek-proyek di Pemkab Sidoarjo itu. Saya menduga semua sudah di atur, di plot, di bagi-bagi. Oknum ini dapat jatah ini, oknum itu dapat jatah itu. Ahkirnya hasil pekerjaan mereka banyak menjadi temuan BPK dan tidak beres, tidak sesuai spek dan amburadul. Lucu pokoknya,” tegasnya.
Rere berharap adanya OTT ini akan menjadi pelajaran dan menjadikan perubahan signifikan di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Sebab selama ini oknum-oknum nakal pejabat Sidoarjo merasa “AMAN” ada bekingan kuat, yang membuat mereka tidak pernah di sentuh APH.
Menurut Rere masih banyak kasus- kasus yang belum terkuak ke Publik, dari hasil Audit BPK RI. Diantanya RSUD Sidoarjo, Dana Hibah, Dana Bergulir Simpan Pinjam Puluhan Milyar yang tidak jelas rimbanya nya.Belum lagi Pekerjaan Proyek-Proyek yang tidak sesuai Spek.
Berdasarkan Data yang diketahui , terkait hasil temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur TA 2017 dan TA 2018 atas RSUD Sidoarjo, baik Bedah Sentral dan Gedung IGD dengan Judul “Suram Pengadaan Barang Dan Jasa RSUD Sidoarjo”
Dalam Temuan Hasil Audit BPK RI TA 2017 dan TA 2018 di Pemerintah Kab. Sidoarjo diantaranya; Pembangunan Gedung RPH Modern Dinas PUPR, Pembangunan TPST Dinas DLHK, Jasa Konsultasi di Lingkungan Pemkab Sidoarjo, Bukti Kepemilikan Tanah Beberapa Aset Kemitraan tidak dikuasai, Revitalisasi Pembangunan Pasar Tulangan belum bisa di manfaatkan.
Dana bergulir yang belum tuntas sebesar Rp11.884.298.664,41, serta mekanisme penyetoran pokok dan bunga kredit tidak sesuai perjanjian. Ditambah lagi Rp21.553.245.110,00. pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memadai. Serta, 1.167 bidang tanah belum bersertifikat dan terdapat 2 bidang
anah yang bersertifikat atas nama pihak lain. Haris
